REALISASI ANGGARAN DAN PERMASALAHAN APBA

Ini juga adanya keterlibatan para "mafia anggaran" agar anggaran tersebut dapat terserap pada sisa tahun anggaran, juga diusahakan adanya setingan sedikit SILPA, agar dinytakan maksimal terhadap kinerja Pemerintah Aceh dalam memanfaatkan anggaran belanja publik APBA dan APBA-P nya.

Karena pada dasarnya keberadaan mereka para "mafia anggaran" sudah sangat diketahui secara umum dan para PNS dan ASN di Aceh, juga sangat akrab dan sering berhubungan dengan Pemerintah Pusat, bahkan memanfaatkan aparat penegak hukum tertentu. Sehingga sangat sulit tersentuh hukum dan masih mampu mengendalikannya, karena selama ini berbagai uang, dana anggaran belanja publik APBA telah berhasil dirampok dan dikuasai.

Juga memiliki ruang kerja secara terstruktur, sistematis dan masif sangat paham terhadap postur serta memanfaatkan APBA secara dengan berbagai penyelewengan dan manipulasi melibatkan beberapa oknum "trias politica".

Bahkan disinyalir ada orang tertentu selama ini memanfaatkan APBA untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya masih tetap berada di Jakarta atau sekitar kekuasaan Pemerintah Pusat.

Dengan demikian diperlukan kapasitas, kemampuan anggota DPRA yang baru akan diuji kompetensi anda untuk mengawasi APBA dari perampukan dan pecurian yang dilakukan kelompok "mafia anggaran" jika ingin memenuhi janji kampanye yang disampaikan sebelumnya, atau jika terlibat juga jangan salahkan rakyat Aceh jika dianggap perilaku politiknya sama dengan para senior yang culas dan tidak bertanggung jawab terhadap pencurian anggaran belanja public APBA.

Dapat dipahami selama ini berbagai pelanggaran dan penyelewengan anggaran APBA sama sekali tidak memiliki kejelasan dan penegakan hukum yang sebenarnya secara berkeadilan, yang telah merugikan Aceh menjadikan rakyat Aceh tetap miskin.

Penulis Adalah akademisi UNMUHA, Pengamat ekonomi dan sosial Politik