Rakyat dan Politik Cari Makan

Oleh:Umbu TW Pariangu

BELAKANGAN ini, rakyat terus ditampar oleh berbagai pemandangan sosial, politik, dan ekonomi yang memilukan. Problem kemiskinan, pengangguran yang menganga, lapangan kerja dan daya beli rakyat yang makin menipis seolah berpacu dengan sikap apatisme dan paradoks elite yang kian menebal pesimisme bernegara.

Di satu sisi, para politisi selalu mengaku membela kepentingan rakyat. Namun, di saat bersamaan, rakyat malah ditinggalkan di tengah berbagai agenda elitis yang mereka ciptakan.

Fenomena rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris di badan usaha milik negara (BUMN), misalnya, sebuah potret nyata bagaimana esensi politik-kekuasaan dimaknai sebatas bagi-bagi posisi dan jabatan Berdasarkan catatan Transparency International Indonesia (TII), setidaknya ada 33 wamen dan wakil kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang merangkap sebagai komisaris di BUMN (Media Indonesia.com, 20/7/2025).

Rakyat tentu saja mempertanyakannya. Apalagi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XXIII/2025, rangkap jabatan bagi para menteri/wamen jelas-jelas dilarang. Tidak hanya itu, secara kepatutan sosial, fenomena tersebut tidak layak dipertontonkan kepada publik.

Di saat lapangan kerja kian sulit didapat, di saat masyarakat terus dihantui ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor, para politisi terus asyik memenuhi keinginan politiknya dengan mengincar berbagai kursi jabatan yang menggiurkan. Bahkan, ada oknum yang tidak malu-malu mengakui di hadapan publik bahwa jabatan komisaris itu ialah rezeki. Sebuah pernyataan antipati yang melukai perasaan rakyat.

PUTUS ASA

Tidak sedikit rakyat yang mulai putus asa, apakah mereka masih bisa bertahan hidup di hari esok. Mereka pun mulai menempuh cara apa saja asal bisa makan.

Simak saja pemandangan getir kemarin, yang mana lebih dari 1.000 orang mengantre untuk melamar kerja di salah satu minimarket atau toko ritel terbesar di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Mereka bahkan telah memadati lokasi tersebut sejak pukul 05.00 WIB pada Senin (14/7). Ribuan orang itu bukan sekadar angka saja, melainkan nyawa yang tengah menjerit, memohon perhatian kepada para 'tuan' alias elite, pemimpin mereka.

Masih di Jawa Barat, puluhan bayi dijual berkedok adopsi hanya untuk mendapatkan beberapa juta. Modus perdagangannya memakai sistem 'ijon', yakni bayi dipesan sejak dari dalam kandungan ibunya. Sungguh tragis.

Yang tak kalah menggemparkan ialah tewasnya tiga orang rakyat di Pendopo Kabupaten Garut karena berebutan mendapatkan makanan dan hiburan gratis pada acara pernikahan putra Dedi Mulyadi, Maula Akbar, dengan Wakil Bupati Garut Luthfianisa, Putri Karlin (18/7/2025).

Pemandangan tersebut mestinya dibaca secara autokritik moral oleh pejabat di negeri ini bahwa rakyat makin hari makin tidak baik-baik saja. Ada kebutuhan darurat sekaligus gelombang kecemasan akut yang selalu menguntit hari-hari pahit rakyat.