Rakyat dan Politik Cari Makan

Sementara itu, para pejabat hingga keluarganya asyik pelesir ke luar negeri bahkan dengan meminta negara memfasilitasinya. Sebagian politisi terus memamerkan hidup luxury, memakai barang perhiasan bermerek, naik mobil mewah, rapat dan berpesta di tempat ekslusif, dll. Sementara itu, rakyat sibuk mengais sisa-sisa makanan dari balik tong-tong sampah orang kaya. Ini yang disebut sebagai simbol kapitalis pejabat (Musa Al Gharbi, 2024).

Ironisnya pola hidup elitis tersebut bahkan merasuk juga hingga pejabat kelas kampung/desa. Maka itu, tidak heran jika ada seorang kepala desa yang sempat menjadi sorotan warganya karena memiliki mobil mewah, Rubicon, di tengah mayoritas rakyat kampung-nya yang masih miskin.

Alih-alih terbangun kesatuan populis antara elite-rakyat, relasi yang tampak, (kepala) elite/pejabat seakan terpenggal dan terpisah dengan (tubuh) rakyat. Elite sibuk bekerja dengan agendanya sendiri, sedangkan rakyat dibuat berjibaku dengan berbagai pergumulan dan kesusahannya.

Mereka (elite/pejabat) mirip tokoh Rahu dalam mitologi agama Hindu yang sering digambarkan sebagai kepala ular tanpa tubuh. Sosok yang digambarkan sebagai penyebab terjadinya gerhana Matahari dan Bulan. Rahu melambangkan keserakahan, materialisme, ambisi, dan keinginan duniawi yang selalu tidak pernah puas. Bahkan, jika perlu, merampok apa yang menjadi hak rakyat lewat korupsi.

POLITISI DAN KEPEDULIAN

Kita lantas mempertanyakan apa makna demokrasi yang digaung-gaungkan di kepala elite hari-hari ini. Apakah demokrasi namanya, ketika seorang politisi bebas berbuat apa saja memenuhi syahwatnya sambil membiarkan rakyat lapar? Apakah aturan menjadi segala-galanya di tengah situasi yang sejatinya lebih membutuhkan respons kepatutan dan kepekaan sosial sebagai syarat substantif dalam bernegara.

Joseph Lacey (2017) dalam konsep demokrasi sentripetalnya menegaskan, demokrasi mesti menjadi episentrum seluruh dimensi pikiran, perilaku dan cara pandang berpolitik, bernegara dari para elite. Dalam demokrasi yang demikian, tanggung jawab kemanusiaan dan empati terhadap rakyat adalah ukuran utama sikap dan perilaku politik. Bukan sekadar aturan, jabatan, apalagi kepentingan sesaat.

Prinsip absolut tersebut bisa diderivasi ke dalam lapisan ruang pengambilan keputusan hingga di level daerah. Para elite politisi lokal harus mampu membaca dan menemukan inti dari perjuangan politik yang berbasis pada suara dan kebutuhan rakyat serta kemanusiaan.

Sebuah politik tulus yang mengurai akar krisis kerakyatan yang menggumpal di dalam sikap dan kebijakan elite yang tengah mengidap krisis kepekaan sosial.

Indonesia kian krisis politisi berkarakter hari-hari ini. Politik cenderung dianggap sebagai tempat mencari peruntungan (avocation), tempat cari makan dan kesenangan. Bukan sebagai panggilan hidup (vocation) yang siap menderita dan berkorban, demi kebahagiaan rakyat.

Padahal, sebagai pajabat publik atau politisi, etika dan kepedulian sosial adalah sebuah keniscayaan. Seorang pejabat publik harus menjadi integrator sosial bagi masyarakat (Laode Ida, 2018).

Integrator mencerminkan kemampuan seorang pejabat untuk mengintegrasikan batin rakyat yang dibaluti berbagai persoalan dan penderitaan dengan sikap batin dirinya untuk menghasilkan perilaku empati-prososial yang berbasis pada kepedulian dan pemihakan konkret terhadap kepentingan dan harapan rakyat.