Transformasi Kualitas Kebijakan di Indonesia: Quo Vadis Kebijakan Pemerintah?

HARAPAN ITU MASIH ADA

Meskipun banyak tantangan, beberapa praktik baik menuju kualitas kebijakan yang semakin baik mulai terlihat di berbagai instansi. Pembentukan pusat kebijakan berbasis evidence di beberapa kementerian dan lembaga sudah mulai dilakukan dalam bentuk sebagai policy lab atau unit analis kebijakan. Di tingkat daerah, mulai muncul pemerintah daerah yang inovatif mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis dashboard untuk mendukung keputusan berbasis data.

Selanjutnya, pemerintah juga telah memandatkan kepada LAN untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Melalui jargon smarter, better, dan bigger--yang merupakan semangat transformasi kelembagaan yang diusung oleh LAN dalam menghadapi tantangan birokrasi modern dan memperkuat perannya sebagai think tank dan agen penggerak reformasi birokrasi nasional, LAN meluncurkan program pengukuran IKK 2025.

Selanjutnya, selain melaksanakan survei/pengukuran IKK, dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan, LAN mengambil beberapa langkah strategis seperti membangun ekosistem pengetahuan dengan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil, meningkatkan kapasitas para analis kebijakan, menguatkan institusi strategi kebijakan, serta mendorong diterapkannya partisipasi publik dan transparansi dalam perumusan kebijakan di tiap instansi pemerintah sejak tahap identifikasi masalah dan formulasi kebijakan untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan.

PENUTUP: JALAN PANJANG MENUJU KEBIJAKAN BERKUALITAS

Kualitas kebijakan publik adalah jantung dari keberhasilan pemerintahan. Indonesia memiliki banyak potensi seperti SDM, teknologi, dan semangat reformasi. Namun, potensi ini tidak akan menjadi kekuatan nyata jika kebijakan terus lahir dari ruang-ruang yang tertutup, tanpa dasar bukti yang kuat.

Saatnya kita beralih dari era kebijakan reaktif dan simbolik menuju era kebijakan reflektif dan solutif. Karena di balik setiap kebijakan yang salah, ada kehidupan rakyat yang dipertaruhkan. Kebijakan yang baik bukan hanya soal niat baik, melainkan tentang keberanian menengok data, mendengar suara rakyat, dan bertindak berdasarkan apa yang benar — bukan apa yang mudah.* (mediaindonesia.com)

*) Penulis adalahAnalis Kebijakan Ahli Madya di DSPK2AN LAN