Melihat standar internasional, penangkapan hanya dapat dilakukan 48 jam dan setelahnya harus dihadapkan kepada hakim secara fisik untuk diuji apakah penangkapan yang dilakukan sesuai prosedur atau tidak.
Pada Pasal 90 ayat (3) RUU KUHAP, diatur batasan waktu penangkapan sehari dan dapat diperpanjang tanpa batasan hari selama dihitung sebagai masa penahanan. Hal tersebut bermasalah, pasalnya penangkapan dan penahanan memiliki tujuan yang berbeda. Terlebih, RUU KUHAP tidak memberi kewajiban pihak yang ditangkap harus dihadapkan ke hakim.
Baca Juga:
Di sisi lain, RUU KUHAP pun tidak jelas mengatur perbedaan syarat 2 alat bukti dalam penetapan tersangka dan dalam penangkapan. Masing-masing upaya tersebut harus didasarkan pada bukti yang spesifik, bukan kemudian 2 alat bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka serta merta dapat digunakan dalam upaya lain.
Berkaitan dengan penahanan, syaratnya diatur dalam Pasal 93 ayat (5) RUU KUHAP dengan daftar alasan penahanan yang lebih banyak dari KUHAP. Meskipun demikian, alasan penahanan dalam RUU KUHAP cenderung elastis, antara lain mencakup memberikan informasi yang tidak sesuai fakta saat pemeriksaan, tidak bekerja sama dalam pemeriksaan, dan menghambat proses pemeriksaan.
Baca Juga:
Alasan penahanan berupa memberikan informasi yang tidak sesuai fakta saat pemeriksaan juga bertentangan dengan hukum acara pidana yang memberikan hak ingkar bagi tersangka. Hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penahanan yang seharusnya berdasarkan keadaan objektif-jika penahanan tidak dilakukan, proses pemeriksaan akan terhambat.
Kriteria pemenuhan tindakan-tindakan sebagai alasan penahanan dalam RUU KUHAP pun tidak ditentukan. Padahal, salah satu permasalahan utama dalam praktik penahanan adalah tidak adanya standar yang jelas.
Adapun penggeledahan yang diatur dalam Pasal 105 huruf e RUU KUHAP, khususnya terkait penggeledahan informasi elektronik cenderung tidak jelas. Pada dasarnya, penggeledahan ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan bukti elektronik berupa data atau informasi yang tersimpan di dalam suatu perangkat elektronik.
Namun, guna mengakses bukti elektronik tersebut, maka penggeledahan bukan dilakukan terhadap data atau informasi, melainkan terhadap perangkat elektroniknya.
Selanjutnya terdapat frasa "keadaan mendesak" pada Pasal 106 ayat (4) RUU KUHAP terkait penggeledahan. Seharusnya frasa tersebut diuraikan dalam norma pasal, bukan hanya dijelaskan dalam Penjelasan. Hal tersebut guna membedakan "keadaan mendesak" yang dimaksud dalam setiap upaya paksa.
Setidaknya keadaan mendesak perlu memuat bukti bahwa perkara yang sedang berjalan berada di tempat yang sedang atau dapat bergerak, terdapat ancaman keselamatan, terdapat kekhawatiran bahwa seseorang akan menghilangkan bukti, atau bukti dapat terlihat dengan jelas berdasarkan penglihatan normal berada di tempat yang akan digeledah.
Ketidakjelasan indikator keadaan mendesak juga terlihat dalam Pasal 112 ayat (2) RUU KUHAP. Pasal a quo tidak mengatur jangka waktu pemberitahuan kepada pengadilan apabila penyitaan dilakukan dalam keadaan mendesak.
Seharusnya pemberitahuan harus dilakukan sehari setelah penyitaan itu dilaksanakan guna menjamin kesegeraan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya pengaturan terkait penolakan izin penyitaan, akan berimplikasi pada barang yang telah disita dan mekanisme pengembalian barang tersebut.
MEDAN Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh sivitas akademika Institut Bisnis dan Komputer Indonesia (IBKI) Medan. Salah satu do
Pendidikan
DENPASAR Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Denpasar dan sekitarnya pada Rabu, 10 September 2025, menyebabkan banjir di
Peristiwa
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, meminta Mabes TNI memberikan penjelasan secara terbuka terkait dugaan
Hukum dan Kriminal
SIDOARJO Harapan Timnas Indonesia U23 untuk melangkah ke putaran final Piala Asia U23 2026 resmi kandas. Kekalahan tipis 01 dari Kore
Olahraga
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) resmi menahan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dalam jumlah besar di
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan anggota DPR RI Angelina Sondakh mengungkapkan bahwa kehidupannya jauh lebih tenang dan bahagia setelah tidak lagi menjaba
Entertainment
MEDAN POCO Indonesia resmi meluncurkan POCO C85, smartphone entrylevel teranyar yang diklaim siap memenuhi kebutuhan anak muda akan per
Sains & Teknologi
MEDAN Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat konsumen nasional mengalami fluktuasi pada hari ini, Rabu (10/9/2025). Salah satu sorot
Ekonomi
DENPASAR Hujan deras yang mengguyur Pulau Bali sejak Senin malam (8/9/2025) menyebabkan banjir di sejumlah titik, termasuk kawasan Pasar
Peristiwa