(Seandainya) Indonesia Tanpa Pajak

Donasi internasional? Itu hanya ilusi ketergantungan. Hanya pajak yang memberikan kepastian, stabilitas, dan keberlanjutan bagi keuangan negara.

Tanpa Pajak, Siapa yang Membayar Gaji Guru dan Dosen?

Mari turun ke ranah konkret. Tanpa pajak, gaji guru dan dosen di sekolah maupun universitas negeri tidak akan ada. Lembaga pendidikan akan menghadapi krisis dana.

Mungkin universitas hanya bisa beroperasi dengan menarik biaya kuliah yang sangat tinggi, sehingga akses pendidikan menjadi barang mewah. Masyarakat menengah ke bawah akan terpinggirkan, dan cita-cita pemerataan pendidikan hanya tinggal retorika.

Bayangkan pula kualitas riset akademik. Penelitian ilmiah membutuhkan dukungan dana publik, mulai dari laboratorium hingga beasiswa. Jika pajak hilang, sumber riset akan kering. Indonesia akan kesulitan bersaing di kancah global, karena pengetahuan dan inovasi bergantung pada investasi pendidikan yang konsisten.

Tanpa Pajak, Siapa yang Membiayai Tentara dan Polisi?

Sektor keamanan adalah contoh lain. Tentara dan polisi bekerja menjaga kedaulatan dan ketertiban, namun siapa yang menggaji mereka? Tanpa pajak, institusi pertahanan hanya bisa bertahan melalui iuran masyarakat atau sponsor swasta. Ini tentu berbahaya: keamanan bisa diprivatisasi, hukum bisa diperjualbelikan, dan integritas aparat terancam.

Alih-alih negara hukum, kita akan kembali ke sistem feodal di mana perlindungan hanya dimiliki mereka yang mampu membayar. Siapa yang sanggup mengupah aparat, maka rumahnya yang dijaga. Siapa yang sanggup membayar tentara, maka komplek perumahannya yang dilalulalang tentara berpatroli. Tentara dan polisi tidak mampu patroli di seluruh wilayah NKRI, karena alutsista yang dimiliki tidak lagi canggih.

Infrastruktur: Dari Jalan hingga Rumah Sakit

Kita terbiasa mengeluh soal jalan berlubang atau fasilitas publik yang terbatas. Namun coba bayangkan jika pembangunan sama sekali tidak dibiayai pajak. Jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara, rumah sakit, puskesmas, hingga bendungan-semuanya tak mungkin terwujud. Jika pun ada, biayanya akan sepenuhnya ditanggung oleh swasta, dan masyarakat hanya bisa mengakses dengan tarif selangit.

Bayangkan sebuah rumah sakit tanpa subsidi pajak. Biaya perawatan dasar akan melonjak, vaksinasi massal tak lagi gratis, dan program kesehatan publik berhenti total. Pandemi seperti Covid-19 mungkin akan memakan korban jauh lebih besar, karena negara tidak memiliki kapasitas fiskal untuk menanggung biaya tes, obat, atau perawatan pasien.

Pajak dan Rasa Kebersamaan