(Seandainya) Indonesia Tanpa Pajak

Pajak sejatinya adalah wujud kontrak sosial antara negara dan warganya. Ia menjadi simbol bahwa setiap warga berkontribusi untuk kepentingan bersama. Kita memang merasakan beban ketika membayar pajak, tetapi dari pajak pula kita menikmati fasilitas publik yang tidak bisa dihitung dengan rupiah semata. Jalan yang kita lalui, keamanan yang kita rasakan, dan pendidikan yang kita nikmati adalah bukti nyata keberadaan pajak.

Ketidakpuasan terhadap pengelolaan pajak tentu sah dan wajar. Kritik terhadap korupsi, kebocoran anggaran, atau penggunaan pajak yang tidak efektif adalah bentuk partisipasi publik yang sehat. Namun, solusinya bukanlah meniadakan pajak, melainkan memperbaiki tata kelola. Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi adalah kunci agar pajak tidak menjadi beban, melainkan investasi sosial yang bermakna.

Tidak ada negara maju tanpa sistem perpajakan yang kuat. Negara-negara Skandinavia, misalnya, dikenal memiliki tarif pajak yang tinggi, tetapi warga merasakan timbal balik berupa pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, dan jaminan sosial yang komprehensif.

Di sisi lain, negara-negara yang gagal memungut pajak secara efektif seringkali terjebak dalam lingkaran kemiskinan, instabilitas, dan ketergantungan pada bantuan asing.

Indonesia sedang berada di persimpangan penting. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, kebutuhan pembangunan sangat besar. Pajak adalah modal sosial dan ekonomi untuk memastikan agar setiap warga, dari Sabang hingga Merauke, memperoleh hak dasar yang sama.

Menutup Renungan: Sebuah Imajinasi Kelam

Seandainya Indonesia benar-benar tanpa pajak, kita akan hidup dalam negara yang rapuh. Guru dan dosen mungkin harus mencari dana dari muridnya, tentara dan polisi mungkin bekerja untuk sponsor swasta, dan jalan raya mungkin hanya bisa dilalui mereka yang mampu membayar.

Pendidikan, kesehatan, dan keamanan berubah dari hak publik menjadi barang dagangan. Negara akan kehilangan fungsi dasarnya sebagai penyedia kesejahteraan, dan yang tersisa hanyalah kekacauan.

Pajak memang tidak selalu menyenangkan untuk dibayar, tetapi ia adalah perekat bangsa. Tanpa pajak, kita kehilangan identitas sebagai negara modern yang berdaulat.

Oleh karena itu, alih-alih membayangkan Indonesia tanpa pajak, yang perlu kita lakukan adalah memperjuangkan Indonesia dengan pajak yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Hanya dengan cara itu, mimpi tentang masyarakat yang makmur dan beradab bisa diwujudkan.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Penyuluh Pajak pada Kanwil DJP Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.