Menelisik Arah Pemerintahan Prabowo-Gibran: Antara Stabilitas Politik dan Tantangan Ekonomi Riil

Pembangunan Kabinet Inklusif: Meskipun koalisi besar, Prabowo-Gibran perlu memilih menteri-menteri berdasarkan kapabilitas, bukan semata-mata afiliasi politik. Penempatan figur profesional yang kredibel di pos-pos strategis seperti ekonomi, keuangan, dan pertahanan akan sangat menentukan.

Untuk menghadapi tantangan ke depan, beberapa langkah kebijakan politik dan ekonomi dinilai paling relevan:

Langkah Kebijakan yang Relevan

Tahun 2026-2027 diperkirakan akan menjadi tahun-tahun krusial. Jika pemerintah berhasil menjaga stabilitas politik, hal ini akan memberikan sinyal positif bagi investor. Keberlanjutan kebijakan, iklim investasi yang kondusif, dan kepastian hukum adalah kunci untuk menarik modal asing dan domestik. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi yang ambisius bisa dicapai. Sebaliknya, jika dinamika politik internal memanas atau kebijakan ekonomi dinilai tidak terukur, kepercayaan pasar bisa tergerus, yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan dan gejolak nilai tukar.

Kebijakan utama yang menjadi sorotan adalah kelanjutan program-program strategis Jokowi, seperti hilirisasi dan pembangunan infrastruktur. Prabowo-Gibran telah menegaskan komitmen mereka untuk melanjutkan dan bahkan mempercepat proyek-proyek tersebut. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan pendanaan besar dan strategi yang matang. Salah satu janji kampanye, seperti makan siang dan susu gratis, juga membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Mampukah pemerintah baru menyeimbangkan janji-janji populis dengan kebijakan fiskal yang prudent agar tidak membebani APBN dan memicu inflasi?

Di sektor ekonomi, pemerintahan baru akan dihadapkan pada sejumlah tantangan besar. Meskipun ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif pascapandemi, bayang-bayang perlambatan ekonomi global, inflasi, dan fluktuasi harga komoditas tetap menjadi ancaman.

Tantangan dan Proyeksi Ekonomi

Selain itu, dominasi politik juga menimbulkan kekhawatiran terkait check and balance. Suara-suara kritis dari oposisi di parlemen menjadi penting untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan. Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menunjukkan komitmennya terhadap praktik demokrasi yang sehat, dengan tetap membuka ruang dialog dan kritik, baik dari dalam maupun luar pemerintahan.*

Konfrensi Pers TKN Prabowo-Gibran Tanggapi Putusan DKPP Ketua KPU Langgar Etik