Memaknai Kehadiran Prabowo di Sidang Umum PBB Setelah 10 Tahun RI Absen

Dari Soekarno hingga Prabowo, setiap kehadiran mencerminkan semangat zaman eranya sekaligus visi sang pemimpin terhadap peran Indonesia di dunia. Kehadiran Presiden Indonesia di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) selalu menjadi momen strategis untuk memproyeksikan suara, kedaulatan, dan kepentingan nasional Indonesia di panggung global.

Setiap era kepemimpinan membawa motivasi dan isu yang berbeda, mencerminkan dinamika politik domestik dan geopolitik global pada masanya. Dalam Sejarahnya Presiden Pertama Indonesia Bung Karno hadir di PBB bukan sebagai peserta biasa, melainkan sebagai pembentuk narasi global. Pidato legendarisnya "To Build The World A New" pada 30 September 1960 adalah masterpiece diplomasi.

Dalam suasana Perang Dingin, ia tidak hadir untuk mencari legitimasi, tetapi justru memberikan legitimasi kepada PBB dengan menyuarakan suara negara-negara baru merdeka (New Emerging Forces/NEFOS). Kehadirannya adalah perlawanan terhadap status quo (Old Established Forces/OLDEFOS) dan deklarasi bahwa

Indonesia adalah kekuatan moral dan politik yang harus diperhitungkan. Bagi Soekarno, Majelis PBB adalah panggung untuk revolusi.

Berbeda dengan pendahulunya, Presiden Soeharto menggunakan podium Sidang Umum PBB untuk memproyeksikan image Indonesia sebagai negara yang stabil, damai, dan sedang membangun, peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Setelah gejolak tahun 1965, kehadiran Soeharto bertujuan meyakinkan dunia bahwa Indonesia aman bagi investasi dan menjadi partner yang bertanggung jawab dalam komunitas internasional. Pidato-pidatonya seringkali berfokus pada pembangunan ekonomi, kerja sama Selatan-Selatan, dan stabilitas kawasan, terutama setelah invasi ke Timor Timur pada 1975 yang membuatnya harus berdiplomasi untuk membela kebijakannya di forum global.

Zaman Soeharto Adalah Era Stabilisator dan Pembangunan Ekonomi. Sementara di Era Pasca-Reformasi 1998, kehadiran presiden Indonesia di Sidang Umum PBB memiliki makna rekonsiliasi dan reintegrasi.

Saat Presiden B.J. Habibie Memimpin, beliau hadir untuk meyakinkan dunia tentang transisi demokrasi Indonesia pasca-Soeharto. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membawa semangat pluralism, Co-eksisten dan perdamaian, mencerminkan identitas baru Indonesia.

Sementara Presiden Megawati Soekarnoputri hadir dalam atmosfer pasca tragedy 9/11 dan menyatakan perang Indonesia terhadap radikalisme dan terorisme, sekaligus menegaskan bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan beriringan.Masa ini adalah era dimana Indonesia berusaha membersihkan nama dan kembali dipercaya sebagai anggota masyarakat internasional yang demokratis.

Hadiri Rakornas 2025, Ketua Tim Pembina Simalungun Tegaskan Posyandu Sebagai Ujung Tombak Pelayanan Kesehatan Keluarga

Hotman Paris Protes Bunga Deposito Turun, Menkeu Purbaya Santai: Ini Tanda Kebijakan Berjalan

FSPMI Gelar Aksi Damai di ADPR RI, Polisi Apresiasi Kedewasaan Buruh

Pengakuan Palestina oleh Inggris Dkk, Apa Dampaknya bagi Solusi Dua Negara?

Ridwan Kamil Tegas Lanjutkan Kasus Pencemaran Nama Baik, Tolak Damai dengan Lisa Mariana!

Soal Ancaman Menkeu Tarik Anggaran, Kepala BGN: Realisasi MBG Sudah Capai Rp17 Triliun