BREAKING NEWS
Minggu, 28 September 2025

Civic Foodpreneur: Jalan Lain Menopang MBG dan Sekolah Rakyat

Redaksi - Sabtu, 27 September 2025 08:03 WIB
Civic Foodpreneur: Jalan Lain Menopang MBG dan Sekolah Rakyat
Petugas menata paket makanan bergizi gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ilir Barat (IB) II Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (15/4/2025). (foto: Nova Wahyudi/Antara)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
Oleh:Wahyudi.

PIDATO kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus bulan lalu menempatkan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan subsidi energi sebagai prioritas utama. Dua program besar, Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai kurang lebih Rp 335 triliun dan Sekolah Rakyat sekitar Rp 25 triliun, dielu-elukan sebagai bukti komitmen negara pada rakyat.

Baca Juga:
Antusiasme itu wajar, tapi anggaran jumbo bukan jaminan. Ia bisa menjadi berkah, bisa pula menjadi beban fiskal yang menghantui. Seperti diingatkan Wekke (2024), pembangunan tak boleh berhenti di proyek politik jangka pendek, melainkan harus melahirkan sistem sosial yang berkelanjutan.

Membiarkan APBN menanggung semua kebutuhan gizi dan pendidikan dengan anggaran super jumbo jelas berisiko. Di sisi lain, ada lebih dari 7 juta anak muda Indonesia masih menganggur (BPS, 2025).

Mestinya, energi muda ini bisa diarahkan ke ranah sociopreneur yang sedang berkembang di kalangan generasi Y dan Z. Henton et al. (1997) menyebutnya sebagai civic entrepreneur, pelaku usaha yang menggabungkan logika bisnis dengan tanggung jawab sosial.

Dari sini lahir gagasan Civic Foodpreneur. UMKM kuliner tidak lagi berdiri sendiri sebagai unit bisnis semata, tetapi ikut menopang MBG lewat produk mereka, sementara sebagian laba dialirkan ke sekolah sekitar, khususnya di sekolah swasta dengan kategori terbelakang yang sejalan dengan tujuan dari Sekolah Rakyat.

Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebagai warga negara yang baik (good citizen). Thornton (2004) menyebut ini sebagai civic responsibility, yakni kesadaran warga negara untuk memikul urusan publik, bukan sekadar jadi penonton.
Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Ratusan Guru Honorer Non-Database BKN Temui Gubernur Gorontalo, Aspirasi Disambut Serius
Cuitan Lawas Akun Fufufafa Kembali Viral, Dokter Tifa Sebut Bisa Jadi Pengakuan Gibran Rakabuming Raka
Sekolah Rakyat Sumenep Siapkan Pertemuan Wali Murid dan Pemeriksaan Kesehatan Siswa Baru
Wakil Kepala BGN Tegas: Dapur MBG Harus Sesuai Prosedur, Tidak Peduli Pemiliknya Jenderal atau Politikus
Program MBG Jadi Sorotan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana Ternyata Ahli Serangga
BGN Tutup 40 Dapur MBG Usai Ribuan Kasus Keracunan Massal
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru