Urgensi Reformasi Polri

Melalui Reformasi Internal ABRI yang dilakukan sebelum bangsa ini melakukan Reformasi Nasional, pimpinan ABRI saat itu telah mengubah paham keamanan: dari yang semula sebagai produk atau hasil kerja ABRI, menjadi output dari sistem sipil.

Karenanya, jika terjadi masalah keamanan harus diatasi terlebih dahulu oleh aparatur sipil, termasuk Polri, dengan cara-cara sipil (berkeadaban). Namun, jika dipastikan bakal gagal atau dapat menimbulkan korban, meski satu orang sekalipun, maka saat itu pula penanganan keamanan beralih menjadi porsi TNI.

Untuk itu, Polri dipisah dari TNI dan diposisikan sebagai bagian dari Law and Justice System. Selama masa transisi, Polri sempat berada di bawah Dephankam.

Sayangnya, proses reformasi Polri pasca pisah dengan TNI justru berbalik arah. Secara tersamar, kini Polri menggantikan peran TNI (khususnya AD) pada era Orde Baru. Ibarat dalam pertandingan sepak bola, Polri yang seharusnya menjadi wasit kini juga merangkap sebagai pemain.

Padahal, yang dibutuhkan setiap anggota Polri adalah take home pay yang mencukupi serta jaminan sosial hari tua yang memadai, bukan meluasnya cakupan peran, fungsi, dan jabatan yang merambah ke mana-mana di luar bidang penegakan hukum. Kondisi ini bahkan merusak sistem pembinaan PNS pada umumnya.

Lebih mengenaskan lagi, pemisahan fungsi hankam justru seolah menempatkan pertahanan dan keamanan sebagai dua hal terpisah. Padahal di era Orde Baru, fungsi keamanan yang menjadi porsi Polri adalah Kamtibmas, bukan keamanan dalam arti Kamdagri, termasuk menghadapi kekuatan rakyat bersenjata.

Hal mendasar lainnya adalah fungsi lalu lintas. Dari segi manajemen pemerintahan, itu seharusnya menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan di tingkat pusat dan Dinas Perhubungan di tingkat daerah. Dengan demikian, pemandangan memilukan ketika anggota Polri lengkap dengan seragam, pangkat, dan pistol menjadi "pemalak" di jalan raya, termasuk di jalan tol, bisa diakhiri.

Budaya Polisi Pelayan Rakyat

Dalam membangun budaya Polri ke depan, yang utama adalah bagaimana mengimplementasikan jargon bahwa dirinya adalah pelayan rakyat.

Sikap sebagai pelayan tidak sepatutnya merendahkan "majikan", yaitu rakyat, yang melalui pajak membayar gaji polisi. Salah satu contoh nyata adalah dalam pengaturan lalu lintas: ketika polisi gagal mengaturnya hingga macet di mana-mana, mereka tetap menerobos lampu merah dan menyuruh rakyat menepi demi lewat. Ini jelas perilaku lembaga negara tanpa etika moral, meski sah menurut hukum.

Karena UUD yang berlaku belum mematok model tertentu atas keberadaan lembaga, peran, dan fungsi Polri, dan di sisi lain juga tidak ada larangan untuk menyesuaikan dengan tuntutan demokrasi sesuai zamannya, maka target utama Reformasi Polri adalah menempatkan Polri sebagai bagian dari Law and Justice System.

Fungsi keamanan yang menjadi porsi Polri harus dikembalikan pada arti Kamtibmas sebagai tanggung jawab pemerintahan sipil. Adapun pengaturan kelembagaan Polri ke depan mutlak disesuaikan dengan kedudukan, peran, dan fungsi barunya. Jika dianggap perlu, bisa diatur masa transisi tertentu di bawah Dephan, sebagaimana pernah dilakukan di awal era reformasi.

Panas! Giliran Unpad Kritik Presiden Jokowi Melalui Seruan Padjajaran