Panas! Giliran Unpad Kritik Presiden Jokowi Melalui Seruan Padjajaran

SUMEDANG – Sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, termasuk Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Padjajaran (Unpad), telah menyampaikan petisi dan deklarasi terkait kondisi demokrasi di Indonesia. Hari ini, Sabtu (3/2/2024), civitas akademika Unpad menyampaikan petisi yang mereka sebut sebagai Seruan Padjajaran, yang secara kritis mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Petisi ini muncul sebagai respons atas dinamika politik nasional menjelang Pemilihan Umum 2024, di mana para akademisi Unpad melihat adanya ketidakpatutan dalam pemerintahan, pelanggaran etika, dan penurunan nilai-nilai demokrasi, termasuk ketidaknetralan Presiden Jokowi.

Ketua Senat Unpad, Profesor Ganjar Kurnia, memimpin pembacaan petisi tersebut, yang menyerukan semua pihak untuk mendorong Presiden Jokowi agar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok.

Petisi tersebut menyoroti beberapa indikator penurunan kualitas demokrasi, seperti Indeks Persepsi Korupsi yang semakin memburuk, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pembentukan Omnibus Law yang minim partisipasi publik, dan adanya nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan dalam seleksi calon presiden dan wakil presiden.

Lebih lanjut, petisi tersebut menegaskan bahwa Presiden Jokowi telah mengabaikan pentingnya membangun institusi yang berkualitas dalam proses pembangunan nasional, dengan fokus yang terlalu berat pada pembangunan infrastruktur fisik.

https://youtu.be/4oDCpdZHzr4

Profesor Susi Dwi Harijanti, Ketua Aksi Seruan Padjajaran, menambahkan bahwa petisi ini merupakan seruan moral yang menjadi tanggung jawab para intelektual untuk menyelamatkan negara hukum yang demokratis, beretika, dan bermartabat. Aksi ini dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab intelektual Unpad dalam membina hukum dan lingkungan hidup yang mulia.

Petisi Seruan Padjajaran ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pemerintah untuk mengembalikan nilai-nilai demokrasi, menjaga integritas institusi, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok tertentu. Ini merupakan upaya untuk menjaga wajah Indonesia sebagai negara hukum yang beradab dan berintegritas.

(A/08)