Kedua, kemandirian kelembagaan dan finansial.
MAA harus diberi jaminan otonomi kelembagaan melalui qanun yang kuat, termasuk sumber pembiayaan mandiri dan mekanisme rekrutmen yang transparan. Lembaga adat yang bergantung pada anggaran politis akan sulit bersikap independen. Penguatan kapasitas SDM dan dokumentasi hukum adat juga menjadi kebutuhan mendesak agar adat tidak sekadar diwariskan secara lisan, tetapi menjadi referensi hukum yang sahih.
Ketiga, sinergi sistem hukum.
Diperlukan protokol hukum antara MAA, Mahkamah Syar'iyah, dan pengadilan umum agar setiap keputusan adat memiliki pengakuan moral dan administratif yang jelas. Dengan demikian, peradilan adat bukan lagi pelengkap seremonial, tetapi pelaksana nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
Penutup: dari simbol ke substansi
Majelis Adat Aceh bukan sekadar lembaga budaya, melainkan refleksi dari peradaban hukum yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. UUPA dan MoU Helsinki telah memberi ruang pengakuan, tetapi pengakuan tanpa pemberdayaan sama artinya dengan penghormatan tanpa isi.
Apabila negara sungguh-sungguh ingin menepati janji Helsinki, maka penghormatan terhadap adat Aceh harus diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang kuat, mandiri, dan berdaulat secara moral.
Saya lahir dan besar di Aceh dilingkungan masyarakat Adat Aceh, berbahasa Aceh mengharap MAA seharusnya menjadi pilar etis yang menegakkan marwah hukum, menjaga nilai-nilai keislaman dan keacehan, serta menuntun pemerintahan menuju keadilan yang berakar pada budaya sendiri.
Bukan lembaga yang dibingkai oleh politik, tetapi institusi yang memuliakan manusia dan martabatnya.
Hanya dengan cara itu, perdamaian Aceh tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi hidup sebagai nilai.*
*) Penulis adalahMahasiswa Program Doktor Pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Oleh Mahmuda Mora Siregar adsenseENVIRONMENT, Social, Governance (ESG) merupakan satu aksi total quality dari satu perusahaan yang menjad
Opini
PADANGSIDIMPUAN Kasus dugaan pemerasan terhadap seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Padangsidimpuan berbuntut panjang. Empat
Pemerintahan
BATUBARA Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, didampingi Kasubag Tata Usaha Suriawan, melakuk
Pemerintahan
BATUBARA Dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku kembali melaksa
Peristiwa
MEDAN Direktur MATA Pelayanan Publik Abyadi Siregar mendukung saran Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kemendagri, Tomsi Tohir yang meminta G
Pemerintahan
SIMALUNGUN Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun, Ny. Darmawati Anton Achmad Saragih
Pemerintahan
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para War
Nasional
TABANAN Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali sekaligus Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS PADAS), Ny. Putri Suastini Koster,
Nasional
JAKARTA Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) Lemdiklat Polri menerima kunjungan kehormatan dari delegasi Kepolisian Prancis pada Selasa, 7 O
Politik
JAKARTA PUSAT Upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat lebih dari 12 kilogram berhasil digagalkan jajaran Polres Metro Jakarta P
Hukum dan Kriminal
