DPR Desak Polisi Bongkar Kasus 995 Senjata di Sekolah Jaksel, Diduga Langgar UU Darurat
JAKARTA Komisi III DPR RI mendesak kepolisian mengusut tuntas penemuan 995 pucuk senjata, amunisi, serta barang bukti lain di sebuah sek
NASIONAL
Oleh :Darynaufal Mulyaman
Asta Cita nomor dua Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang kemandirian energi. Sebuah cita-cita yang pada dasarnya adalah upaya menjaga martabat bangsa. Di era ketika energi menjadi mata uang baru dalam diplomasi global, kemandirian energi bukan lagi soal teknis produksi, melainkan politik pengaruh.
Amanat Paris Agreement menjadi jangkar moral bagi Indonesia untuk melangkah, tetapi bagaimana langkah itu diayunkan akan menentukan posisi Indonesia di antara dua arus besar dunia akhir-akhir ini, yaitu industrialisasi hijau dan perebutan pengaruh ekonomi.Baca Juga:
Indonesia menyadari bahwa Energi Baru dan Terbarukan (EBT) bukan sekadar pilihan rasional dalam mitigasi iklim, tetapi juga medan baru bagi soft power.
Melalui energi hijau, sebuah negara dapat memperluas pengaruhnya tanpa senjata, tanpa paksaan, melainkan melalui inspirasi, keunggulan moral, dan keteladanan kebijakan.
Namun di balik narasi ideal ini, transisi energi di Indonesia masih berjalan di tempat. Mulai dari persoalan bankability hingga ketimpangan pendanaan.
Masalah paling krusial adalah bahwa EBT belum dianggap bankable atau layak didanai oleh bank-bank di Indonesia. Proyek-proyeknya sering gagal meyakinkan lembaga keuangan, bukan karena kurang prospektif, tetapi karena kerangka kebijakan dan risiko ekonomi yang belum tertata.
Ketika pasar belum percaya, narasi kedaulatan energi kehilangan daya pengaruhnya. Padahal, dalam logika soft power, kepercayaan adalah modal utama, baik di tingkat investor, masyarakat, maupun antarnegara.
Di tingkat kawasan, ASEAN sebenarnya telah mencoba membangun kerangka kerja sama energi melalui ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) yang kini memasuki fase II hingga 2025.
Namun seperti kebanyakan kebijakan regional, rangka aksi ini masih berhenti di tataran retorika saja, seperti pelatihan dan seminar.
Efektivitasnya terbentur pada masalah klasik, perbedaan kepentingan nasional, tumpang tindih kebijakan, dan lemahnya pendanaan kolektif.
Padahal, jika ASEAN ingin relevan di abad energi baru ini, ia perlu menjadikan kerja sama energi sebagai simbol soft power regional dan bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan bentuk solidaritas yang meneguhkan identitas bersama.
JAKARTA Komisi III DPR RI mendesak kepolisian mengusut tuntas penemuan 995 pucuk senjata, amunisi, serta barang bukti lain di sebuah sek
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua KomisiWakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai dugaan pencatutan nama Presiden Prabowo Subianto dalam
POLITIK
JAKARTA Pihak mantan Ketua Yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, akhirnya buka suara terkait temuan 995 pucuk senjat
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan hukuman mati bagi koruptor kembali menuai perdebatan. Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) menolak usulan t
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memberikan kemudahan bagi pesantren dan sekolah berbasis keagamaan berasrama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Polda Sumatera Utara mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya WL
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi berbagai hasil riset dan inovasi yang dipamerkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menjajal langsung ketahanan genteng komposit hasil inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saa
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) tengah menelusuri dugaan pelanggaran etik terkait komentar bernada tidak berempati yang dilakuk
NASIONAL
JAKARTA Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki temuan ratusan senjata di salah satu yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pin
HUKUM DAN KRIMINAL