Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
Setelah demonstrasi mereda, dua narasi bersaing di ruang publik, yaitu narasi negara menuding provokasi eksternal, sementara kelompok sipil menuding aparat sebagai aktor kekerasan. Polarisasi ini memperlihatkan praktik perception management, yaitu manipulasi opini publik untuk mengalihkan energi warga dari substansi kebijakan ke konflik wacana. Dalam konteks media sosial, fenomena ini diperkuat oleh algoritma echo chamber yang memperkuat bias kelompok, seperti yang dibahas Putri, S. D. G., Purnomo, E. P., & Khairunissa, T. (2024).
Gerakan Otentik yang Disusupi Rekayasa Kekuasaan
Dari semua indikator, jelas bahwa demonstrasi Agustus 2025 memiliki dua wajah. Di satu sisi, ia merupakan gerakan sosial otentik, berakar pada kekecewaan rakyat. Namun eskalasinya menunjukkan campur tangan terstruktur, baik oleh jaringan politik domestik maupun unsurintelijen yang menjalankan agenda pengelolaan krisis. Sehingga gelombang demonstrasi ini bukan sekadar letupan sosial, tetapi eksperimen kekuasaan terhadap perilaku massa.
Demokrasi dalam Bayang-bayang Manipulasi
Kasus ini memperlihatkan evolusi intelijen modern dari lembaga pengumpul informasi menjadi aktor aktif dalam pembentukan opini publik. Fungsi intelijen kini meluas hingga pengelolaan emosi sosial, praktik yang bisa menekan kebebasan sipil bila tidak diimbangi mekanisme akuntabilitas. Kita hidup dalam ekosistem politik di mana batas antara gerakan rakyat dan rekayasa kekuasaan semakin kabur. Dalam ruang digital yang penuh distorsi, rakyat bisa menjadi pion dalam strategi pengendalian persepsi.
Refleksi paling mendesak bukan sekadar "siapa di balik demonstrasi?", tetapi sejauh mana demokrasi mampu bertahan dari manipulasi yang dilakukan atas namanya sendiri.*
*)Penulis adalah adalah peneliti dan penulis opini aktif yang fokus pada fisika komputasi, astronomi, energi, kebijakan publik, dan isu sosial-politik di Indonesia. Ia juga pendiri Riset Center Cendekiawan dan Peneliti Muda Indonesia serta aktif dalam organisasi mahasiswa dan advokasi demokrasi.
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN