Mempertanyakan Grand Design Pemko Padangsidimpuan Dalam Menghadapi "Badai" Efisiensi Jilid II 2026?

Oleh:Amir Hamzah Harahap, S.Sos.

KALIMAT "Efisiensi" yang diterapkan Pemerintah pusat menyebabkan tersendatnya arah pembangunan dan daya beli masyarakat di Padangsidimpuan.

Sebagaimana kita ketahui, secara nasional efisiensi sudah diterapkan tahun ini yang menyebabkan daerah yang minim PAD seperti Padangsidimpuan langsung "lumpuh" dan sempoyongan.

Baca Juga:

• Modal Asing Kabur Rp16,61 Triliun, Apa yang Terjadi?

Bagaimana tidak, tanpa efisiensi saja kota ini sudah dalam kondisi defisit sebesar Rp.50 Miliar.

Ditambah lagi dengan efisiensi Rp.50 Miliar lagi maka tertotal uang Pemko Padangsidimpuan tergerus lebih dari Rp. 100 Miliar dari APBD Rp. 860 Miliar 2025.

Dan yang lebih parahnya APBD kota ini 63% habis hanya untuk belanja pegawai. Sementara PADnya minim sekali.

Maka jika efisiensi tahun depan sampai ratusan miliar ditambah defisit tahun ini, mari kita bayangkan seperti apa tahun depan (2026) kondisi kota ini.

Dan Diprediksi roda perekonomian semakin terimbas, pembangunan dan infrastruktur juga menurun drastis, ekonomi melemah yg berujung lapangan pekerjaan hampir "nihil".

DAMPAK EFISIENSI
Saat terjadi guncangan ekonomi ini, kelompok yang paling rentan tergelincir adalah kelas menengah-bawah. Entah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), bangkrut dan menutup usaha, atau tenggelam dalam utang.

Kelompok kedua yang akan terdampak guncangan yakni sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pertanyaannya, Grand Design dan Mitigasi seperti apa yang sudah direncanakan Pemko Padangsidimpuan dalam menghadapi stagnasi ekonomi akibat efisiensi untuk perlindungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat serta mengurangi dampak sosial dari krisis ekonomi?

PERUMUSAN KEBIJAKAN ANGGARAN
Sebagaimana diketahui tak berapa lama lagi, Pemko Padangsidimpuan bersama DPRD akan melakukan pembahasan R-APBD 2026 sebagai dasar menghitung pendapatan (DAU, DAK, PAD dan Sumber Dana Transfer lainnya) serta Belanja.

Harapannya Walikota dan Wakil Walikota lebih menunjukkan tanggungjawab bersama dengan sama2 membuat perhitungan dan perencanaan dengan antisipasi dari sektor ekonomi masyarakat yg akan melemah lebih parah lagi dari tahun ini serta antisipsi inflasi.

Untuk Ketua DPRD, Wakil dan Anggota DPRD, Mohonlah kiranya sedikit mengesamping kepentingan politik anggaran yang tidak bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Disinilah perlunya kita semua melepas ego masing-masing sebab diprediksi badai ekonomi akan segera menerjang kota ini dikeranekan minimnya PAD kita.*

*) Penulis adalah Pendiri Padangsidimpuan Institute (PIN).

Modal Asing Kabur Rp16,61 Triliun, Apa yang Terjadi?

Menkeu Purbaya Pastikan BLT Rp30 Triliun Aman dari APBN: Kita Kaya Kok!

DPRD Padangsidimpuan Gelar RDP Bersama Pedagang Pasar Sangkumpal Bonang, Ini Aspirasi yang Disampaikan

Kecewa Tak Ada Hiburan HUT Pemko, Emak-Emak Wek III Gelar Acara Sendiri untuk Anak-Anak

Pemkab Deli Serdang Perkuat Sinergi dengan Syarikat Islam di Usia ke-120 Tahun

Pemerintah Tanggung 6% PPN Tiket Pesawat Ekonomi Selama Libur Nataru 2025–2026