Jika hukum didasarkan hanya pada Qiyas ini, transplantasi organ akan dilarang mutlak, yang berarti menghukum pasien yang sakit parah (gagal ginjal, gagal jantung, dll.) dengan kematian yang tidak terhindarkan.
Penerapan ISTIHSAN (Solusi Berdasarkan Kebutuhan Mendesak)
ISTIHSAN (yang didasarkan pada dalil Dharurah—kebutuhan yang sangat mendesak) memungkinkan penetapan hukum yang melonggarkan pelarangan awal karena adanya tujuan yang lebih tinggi, yaitu menyelamatkan nyawa (hifz an-nafs).
Ketika dihadapkan pada kasus transplantasi organ, Fikih Islam harus membuat keputusan yang berani dan adaptif, mengatasi larangan awal demi tujuan yang lebih mulia: menyelamatkan nyawa. Proses pembolehan ini didasarkan pada tiga prinsip Syari'ah fundamental yang bekerja secara sinergis:
Pertama, adanya Kebutuhan Mendesak Tubuh Hidup (Dharūrah Tubūh Ḥayāt) dari pihak penerima organ. Bagi pasien yang mengalami gagal organ, kondisinya adalah kebutuhan mendesak (dharūrah) yang secara langsung mengancam nyawanya. Dalam keadaan kritis ini, Hukum Islam menyediakan kaidah pengecualian: Al-Dharūrāt tubīḥu al-Maḥẓūrāt (Kebutuhan mendesak membolehkan hal-hal yang dilarang). Dengan kata lain, demi menjaga salah satu tujuan utama syariat (hifẓ an-nafs—menjaga jiwa), prosedur yang awalnya dilarang (seperti merusak keutuhan tubuh) diizinkan sementara.
Kedua, keputusan ini didukung oleh Kaidah Menolak Kerusakan (Dar'u al-Mafāsid). Dalam penetapan hukum, Syariat selalu memprioritaskan penolakan bahaya besar diatas kepentingan yang lebih kecil. Dalam kasus transplantasi, prioritas tertinggi adalah menghilangkan bahaya besar—yaitu kematian pasien penerima—daripada mempertahankan larangan yang relatif lebih ringan, seperti mempertahankan keutuhan tubuh donor yang sudah dipastikan meninggal.
Terakhir, pembolehan ini sejalan dengan prinsip Kemaslahatan Umum (Maṣlaḥah Mursalah). Mengizinkan transplantasi secara umum akan mendatangkan kemaslahatan yang luas bagi seluruh masyarakat. Prosedur ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu yang sakit parah, tetapi juga secara kolektif mensejahterakan kesehatan publik. Keputusan ini memperkuat peran medis sebagai sarana untuk mencapai kebaikan umum. Dengan mengedepankan ketiga prinsip ini, fikih kedokteran berhasil menemukan jalan tengah yang etis dan syar'i, memandang transplantasi bukan sebagai pelanggaran, melainkan sebagai upaya heroik untuk menjaga kehidupan.
Syarat yang Ditegakkan
Melalui ISTIHSAN, transplantasi organ diizinkan, tetapi dengan syarat ketat untuk menghilangkan potensi kerusakan lain (mafsadah), antara lain:
1. Tidak Boleh Diperjualbelikan: Organ harus diberikan secara sukarela, bukan dibeli, untuk menjaga kehormatan tubuh manusia.
2. Kepastian Kematian Donor (Donor Mati): Jika organ diambil dari donor yang meninggal, kematiannya harus dipastikan secara medis (mati otak) dan pengambilan organ tidak boleh menjadi penyebab kematiannya.
Dengan demikian, ISTIHSAN berfungsi sebagai perangkat yang menjembatani prinsip agama (kehormatan tubuh) dengan realitas medis modern (kemampuan menyelamatkan nyawa), demi tercapainya kemaslahatan umat.
Kapasitas Pelaku ISTIHSAN
Karena ISTIHSAN adalah alat yang kuat untuk "menyimpang" dari kaidah umum (bukan penyimpangan dari nash Al-Qur'an dan Sunnah), maka orang yang melakukannya harus memiliki kualifikasi keilmuan yang sangat tinggi. Mereka yang mempunyai kapasitas melakukan ISTIHSAN adalah Mujtahid Mutlak atau setidaknya Mujtahid Muqayyad yang diakui. Beberapa syarat mendasarnya meliputi:
Ilmu Ushul Fikih Mendalam: Memahami secara komprehensif seluruh kaidah Ushul Fikih, sehingga mampu membedakan mana Qiyas yang lebih kuat (Jali) dan mana Qiyas yang lebih tersembunyi (Khafi/Istihsani).
Penguasaan Dalil Nash: Menguasai Al-Qur'an dan Sunnah (termasuk asbab al-nuzul dan asbab al-wurud) serta pandangan ulama terdahulu (Aqwal al-Salaf) untuk memastikan ISTIHSAN tidak bertentangan dengan dalil utama.
DENPASAR Universitas Udayana (Unud) tengah mengusut tuntas kasus dugaan perundungan yang melibatkan sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sos
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sejumlah kader DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), sayap organisasi Partai Golkar, mendatangi Bareskrim Polri dan Po
Hukum dan Kriminal
MEDAN Turnamen sepak bola Patriot U15 Torganda Football Tournament 2025 resmi ditutup pada Minggu (19/10/2025) di Lapangan Sepak Bola M
Olahraga
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Batu Bara Ny. Henny Heridawaty Baharuddin me
Pemerintahan
MEDAN Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memberikan dukungan maksimal terhadap
Pemerintahan
MEDAN Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas atau Berobat Gratis Sumut Berkah yang diluncurkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut
Pemerintahan
JAKARTA Industri manufaktur Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,94 persen selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subian
Ekonomi
JAKARTA Aktris Sandra Dewi mengajukan keberatan hukum atas penyitaan sejumlah aset yang diduga terkait kasus korupsi timah yang menjerat
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan bahwa pemerintah Arab Saudi telah memberikan persetujuan historis untu
Politik
JAKARTA Massa mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin sore telah membubarkan diri den
Peristiwa
