Standarisasi Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Filsafat Hukum Tentang Otoritas dan Tanggung Jawab Kelembagaan

secara keseluruhan, penerapan standarisasi tata kelola perencanaan pembangunan daerah melalui perspektif filsafat hukum tentang otoritas dan tanggung jawab kelembagaan menjadi upaya penting dalam memperkuat kualitas tata pemerintahan daerah. Hal ini tidak hanya menjamin pelaksanaan pembangunan yang terarah dan berkeadilan, tetapi juga mengukuhkan posisi lembaga perencana sebagai institusi yang kredibel, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai moral yang menjadi dasar negara hukum.*

*) Penulis adalahMahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Sumatera Utara