Pungli Masih Marak di Kawasan Wisata Sumut, Bobby Nasution Siapkan Penertiban Menyeluruh
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengakui praktik pungutan liar (pungli) masih banyak ditemukan di sejumlah kawasan wisata
PARIWISATA
Oleh:Mohsen Hasan A.
INDONESIA bukan bangsa kecil. Ia lahir dari semangat, darah, dan cita-cita luhur: memerdekakan manusia dari ketakutan, kebodohan, dan ketidakadilan. Namun, di tengah gemerlap kemajuan dan modernitas, kita menghadapi kenyataan getir bangsa ini mulai letih secara moral.
Korupsi, kekerasan verbal, intoleransi, hedonisme, dan manipulasi kebenaran telah menjadi cermin sehari-hari. Padahal bangsa yang besar bukan diukur dari luas wilayah atau kekuatan militernya, tetapi dari kematangan moral dan budi pekertinya.Baca Juga:
Krisis moral yang kita alami kini bukanlah kebetulan. Ia tumbuh dari tiga akar besar yang rapuh: kebangsaan, kebudayaan, dan peradaban.
Krisis kebangsaan: pudarnya rasa pengabdian
Bangsa ini dibangun atas nilai gotong royong, keikhlasan, dan semangat pengorbanan. Namun kini, nasionalisme lebih sering diucapkan daripada diwujudkan.
Kita menyaksikan elite politik memperlakukan negara sebagai ladang kekuasaan, bukan amanah Tuhan. Kejujuran kehilangan tempat, dan loyalitas lebih banyak diarahkan pada kelompok, bukan pada bangsa.
Generasi muda pun tumbuh dalam ambiguitas: mereka mencintai Indonesia, namun sering tidak percaya pada negaranya. Inilah yang disebut oleh sosiolog modern sebagai krisis legitimasi moral kebangsaan ketika simbol-simbol negara kehilangan makna etiknya.
Merawat kebangsaan berarti menghidupkan kembali etos pengabdian. Bahwa menjadi warga negara bukan sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab moral. Negara harus menjadi cermin keadilan, bukan panggung kepalsuan.
Krisis kebudayaan: dari budaya budi ke budaya bunyi
Bangsa yang beradab, adalah bangsa yang menjadikan kebudayaan sebagai kendaraan moral. Namun kini, budaya kita kehilangan jiwa.
Nilai-nilai luhur seperti malu, hormat, dan sopan santun tergerus budaya instan dan konsumtif. Anak muda lebih mengenal tokoh viral daripada tokoh nasional. Bahasa santun tergantikan oleh ujaran kasar di ruang digital.
Krisis kebudayaan ini adalah krisis jati diri ketika kemajuan teknologi tidak diimbangi kedewasaan batin. Padahal, kebudayaan sejati adalah yang mendidik rasa, membentuk karakter, dan menghidupkan kesadaran.
Merawat kebudayaan berarti menanam kembali akar kearifan lokal. Nilai Sipakatau di Bugis, Gotong Royong di Jawa, Mapalus di Sulawesi, Basusurung di Batak semua adalah pilar kemanusiaan Nusantara yang harus dihidupkan dalam kehidupan modern.
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengakui praktik pungutan liar (pungli) masih banyak ditemukan di sejumlah kawasan wisata
PARIWISATA
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, menegaskan bahwa kondisi keamanan dan kenyamanan investasi di Aceh tetap t
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai (Sergai), Amriyata, be
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menggagalkan peredaran vape yang mengandung etomidate di wilayah
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Polisi berhasil menangkap Taufik Hidayat (30), terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur d
NASIONAL
BANDA ACEH Dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke80, Polresta Banda Aceh kembali menggelar turnamen olahraga Kapolresta Cup 2026.
NASIONAL
MEDAN Sebanyak enam hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dilaporka
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menerima audiensi Pengurus Besar
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi Kadis Perkim Muhammad Fadly Lubis menerima kunjungan sekaligus audiensi
PEMERINTAHAN