Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh:Mohsen Hasan A.
INDONESIA bukan bangsa kecil. Ia lahir dari semangat, darah, dan cita-cita luhur: memerdekakan manusia dari ketakutan, kebodohan, dan ketidakadilan. Namun, di tengah gemerlap kemajuan dan modernitas, kita menghadapi kenyataan getir bangsa ini mulai letih secara moral.
Korupsi, kekerasan verbal, intoleransi, hedonisme, dan manipulasi kebenaran telah menjadi cermin sehari-hari. Padahal bangsa yang besar bukan diukur dari luas wilayah atau kekuatan militernya, tetapi dari kematangan moral dan budi pekertinya.Baca Juga:
Krisis moral yang kita alami kini bukanlah kebetulan. Ia tumbuh dari tiga akar besar yang rapuh: kebangsaan, kebudayaan, dan peradaban.
Krisis kebangsaan: pudarnya rasa pengabdian
Bangsa ini dibangun atas nilai gotong royong, keikhlasan, dan semangat pengorbanan. Namun kini, nasionalisme lebih sering diucapkan daripada diwujudkan.
Kita menyaksikan elite politik memperlakukan negara sebagai ladang kekuasaan, bukan amanah Tuhan. Kejujuran kehilangan tempat, dan loyalitas lebih banyak diarahkan pada kelompok, bukan pada bangsa.
Generasi muda pun tumbuh dalam ambiguitas: mereka mencintai Indonesia, namun sering tidak percaya pada negaranya. Inilah yang disebut oleh sosiolog modern sebagai krisis legitimasi moral kebangsaan ketika simbol-simbol negara kehilangan makna etiknya.
Merawat kebangsaan berarti menghidupkan kembali etos pengabdian. Bahwa menjadi warga negara bukan sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab moral. Negara harus menjadi cermin keadilan, bukan panggung kepalsuan.
Krisis kebudayaan: dari budaya budi ke budaya bunyi
Bangsa yang beradab, adalah bangsa yang menjadikan kebudayaan sebagai kendaraan moral. Namun kini, budaya kita kehilangan jiwa.
Nilai-nilai luhur seperti malu, hormat, dan sopan santun tergerus budaya instan dan konsumtif. Anak muda lebih mengenal tokoh viral daripada tokoh nasional. Bahasa santun tergantikan oleh ujaran kasar di ruang digital.
Krisis kebudayaan ini adalah krisis jati diri ketika kemajuan teknologi tidak diimbangi kedewasaan batin. Padahal, kebudayaan sejati adalah yang mendidik rasa, membentuk karakter, dan menghidupkan kesadaran.
Merawat kebudayaan berarti menanam kembali akar kearifan lokal. Nilai Sipakatau di Bugis, Gotong Royong di Jawa, Mapalus di Sulawesi, Basusurung di Batak semua adalah pilar kemanusiaan Nusantara yang harus dihidupkan dalam kehidupan modern.
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN