Polda Aceh dan Ditjenpas Teken Kerja Sama Penguatan Keamanan Lapas, Ini Fokus Utamanya
BANDA ACEH Kepolisian Daerah Aceh dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Aceh menandatangani perjanjian kerja
NASIONAL
OLEH :Efendy Naibaho
HORAS….! Dari tepi Danau Toba yang luas dan tenang, suara kecil dari kampung kami kembali bergema: rakyat meminta keterbukaan. Ini bukan seruan kemarahan, tapi panggilan untuk kejujuran.
Di tengah segala retorika tentang pembangunan hijau dan keberlanjutan, masih banyak hal yang tersembunyi di balik dinding birokrasi.Baca Juga:
Barusan, saya mengirim surat resmi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Surat itu berisi permohonan agar KLHK membuka dokumen Rencana Kerja Usaha (RKU) dan/atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) milik PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) untuk periode 2023–2025, beserta riwayat izin usaha perusahaan tersebut sejak 1984.
Permintaan itu sederhana. Tapi bagi masyarakat di sekitar Danau Toba, itu adalah permintaan yang sangat penting — karena menyangkut masa depan tanah, air dan udara yang kami hirup setiap hari.
Hutan yang Tertutup dari Rakyat
Bagi masyarakat adat di kawasan Danau Toba, nama PT Toba Pulp Lestari (TPL) bukanlah hal asing. Sejak masih bernama PT Inti Indorayon Utama, perusahaan ini sudah mengelola konsesi hutan tanaman industri (HTI) yang sangat luas di Sumatera Utara.
Puluhan tahun telah berlalu, dan di balik sederet peraturan, izin, serta perubahan nama perusahaan, yang tersisa bagi masyarakat adalah pertanyaan: apa yang sebenarnya terjadi di hutan kami?
Kami tidak ingin berdebat tanpa dasar. Justru karena ingin bicara berdasarkan data, kami meminta dokumen resmi dari negara. Kami ingin tahu: berapa luas sebenarnya wilayah konsesi TPL yang kini masih aktif?
Bagaimana rencana produksinya hingga 2025? Apakah masih ada tumpang tindih dengan tanah adat? Apakah analisis dampak lingkungannya (AMDAL) telah diperbarui sesuai kondisi terbaru?
Pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya bisa dijawab dengan satu hal sederhana: transparansi. Namun sayangnya, dokumen-dokumen penting itu belum tersedia secara terbuka di laman resmi pemerintah.
Rakyat masih harus menulis surat panjang untuk sekadar meminta informasi yang seharusnya bersifat publik.
BANDA ACEH Kepolisian Daerah Aceh dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Aceh menandatangani perjanjian kerja
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara berencana melakukan penataan meny
PEMERINTAHAN
MEDAN PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara memastikan rencana pembangunan jembatan pengganti di kawasan Ga
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) dan Festival Seni
PEMERINTAHAN
ASAHAN Suasana penuh antusiasme mewarnai kegiatan Talkshow Bersama Tokoh Inspiratif di SMA Negeri 1 Meranti, Kabupaten Asahan, Kamis, 21
PENDIDIKAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tim Penggerak PKK Kabupaten Asahan tahun 2026
PEMERINTAHAN
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali menjadi salah satu instrumen pembiayaan utama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Mene
EKONOMI
JAKARTA Puasa Tarwiyah dan Arafah kembali menjadi amalan yang banyak dikerjakan umat Islam menjelang Idul Adha. Namun, di tengah antusia
AGAMA
ACEH TENGAH Jembatan Bailey di Kampung Linge, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, kembali membuka akses lima desa yang sebelum
NASIONAL
Oleh Danang GirindrawardanaRENCANA pemerintah membentuk BUMN baru yang akan menjadi pengelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) pada
OPINI