Menggugat Kepahlawanan yang Dilumuri Dosa Kemanusiaan

Filipina, misalnya, kini menghadapi kebangkitan "Marcosism," di mana generasi muda mulai memuliakan diktator sebagai pahlawan pembangunan. Indonesia berpotensi menempuh jalan yang sama jika Soeharto dimuliakan tanpa refleksi kritis, karena penguasa otoriter akan dikenang bukan sebagai pelaku represi, melainkan panutan nasional.

Aspek lain yang memperkuat ketidaklayakan pemberian gelar tersebut adalah rekam jejak korupsi yang luar biasa besar. Lubis, T. M. (2023) dan Berenschot, W., Aspinall, E., Colchester, M., & MacInnes, A. (2023) menobatkan Soeharto sebagai pemimpin paling korup di dunia, dengan dugaan penggelapan dana publik antara 15 hingga 35 miliar dolar AS.

Berdasarkan teori public virtue ethics dari Macaulay, M. (2020), di Handbook on corruption, ethics and integrity in public administration yang berjudul Virtue and morality in public administration: values-driven leadership in public-sector agencies moralitas pemimpin hanya sah apabila setiap kebijakannya berpihak pada kepentingan publik, bukan pada keluarga dan kroni.

Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi yang dibangun di atas praktik korupsi bukanlah keberhasilan, melainkan kegagalan etika publik. Korea Selatan memberikan contoh yang kontras, ketika dua mantan presidennya, Park Geun-hye dan Lee Myung-bak, dijatuhi hukuman karena korupsi, meskipun keduanya juga berjasa bagi ekonomi. Negara itu menunjukkan bahwa pembangunan tanpa moralitas bukan kebanggaan, melainkan aib nasional.

Adapun manipulasi hukum dan militerisasi sipil menjadi ciri khas Orde Baru yang diwariskan oleh Soeharto. Melalui konsep Dwifungsi ABRI, militer tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga pengendali politik dan birokrasi. Peneliti seperti MacFarling, I. (1994) menyebut pola ini sebagai institutionalized militarism, yaitu militerisasi yang dilembagakan secara sistemik.

Situasi ini memiliki kemiripan dengan Myanmar, di mana militer mengklaim kekuasaan atas nama stabilitas nasional. Akibatnya, demokrasi macet, masyarakat sipil kehilangan ruang, dan hukum tunduk pada kepentingan penguasa.

Jika negara kemudian memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto, hal itu berpotensi mengukuhkan kembali legitimasi kekuasaan semacam ini, memperkuat warisan militerisasi dalam sistem sipil Indonesia.

Soeharto juga dikenal mengendalikan sejarah untuk membentuk legitimasi kekuasaannya. Film wajib Pengkhianatan G30S/PKI menjadi alat propaganda yang menciptakan memori publik tunggal. Sejarawan Susanti, A. J. A. (2023) dari University of Szege menyebut fenomena ini sebagai engineered memory, yaitu upaya merekayasa ingatan kolektif agar sejarah berpihak pada penguasa.

Dalam konteks ini, Indonesia dapat belajar dari Jerman pasca-Nazi yang menolak segala bentuk kultus terhadap Hitler dan justru mengajarkan sejarah kekejaman sebagai pelajaran moral bagi generasi muda. Menyembunyikan masa lalu bukanlah bentuk rekonsiliasi, melainkan penyangkalan moral terhadap korban dan sejarah bangsa sendiri.

Krisis ekonomi 1997–1998 menjadi puncak kegagalan moral dan politik Orde Baru. Seperti diuraikan oleh Anwar, D. (2005) pada bukunya yang berjudul The fall of Suharto: understanding the politics of the global, bahwa fondasi ekonomi Soeharto sangat rapuh karena bergantung pada utang dan monopoli kroni.

Ketika krisis melanda, Soeharto tetap berusaha mempertahankan kekuasaan. Bahkan ketika rakyat menderita akibat inflasi, pengangguran, dan kemiskinan massal. Dalam kerangka etika tanggung jawab Max Weber, seorang pemimpin sejati tidak hanya dinilai dari hasil ekonomi, tetapi juga dari kesediaan untuk bertanggung jawab atas akibat tindakannya.

Pemimpin yang menolak mundur di tengah penderitaan rakyat bukanlah pahlawan, melainkan simbol keangkuhan politik.

Peringati Hari Pahlawan ke-80, Gubernur Bali Wayan Koster Ajak Generasi Muda Jangan Lupa Sejarah

Bangga! Presiden Prabowo Nobatkan “Napoleon dari Batak” Jadi Pahlawan Nasional

Wagub Sumut Ajak Pemuda Lawan Narkoba dan Judi dengan Semangat Nasionalisme, Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

AHY Terima Gelar Pahlawan Nasional untuk Sang Kakek, Sarwo Edhie: Terima Kasih Presiden Prabowo

MPR Resmi Tutup Kisah Politik Soeharto & Gus Dur, Nama Baik Presiden Pulih

Pimca BRI Padangsidimpuan: Semangat Pahlawan Tak Boleh Pudar di Tengah Perubahan Zaman