Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto akan berdampak serius terhadap keadilan sejarah, moral publik, dan kesadaran generasi muda. Luka korban Orde Baru akan terbuka kembali, kepercayaan terhadap institusi negara akan terkikis, dan pendidikan sejarah berisiko kehilangan objektivitas moralnya.
Generasi baru dapat tumbuh dengan keyakinan bahwa pembangunan ekonomi dapat membenarkan represi politik, dan bahwa kekuasaan panjang dapat disamakan dengan kepahlawanan. Filipina telah menunjukkan akibat tragis dari glorifikasi diktator, bahwa populisme otoriter kembali tumbuh, dan kebenaran sejarah menjadi kabur oleh narasi nostalgia kekuasaan.
Pada Hari Pahlawan ini, kita diingatkan bahwa pahlawan sejati bukanlah mereka yang paling lama berkuasa, tetapi yang paling berani menegakkan kebenaran. Kepahlawanan tidak bisa diberikan kepada figur yang menodai kemanusiaan atas nama pembangunan.
Berdasarkan teori keadilan transisional, etika publik, dan kajian perbandingan global, Soeharto belum layak diberi gelar Pahlawan Nasional. Langkah semacam itu hanya akan membuka kembali luka bangsa yang belum sembuh dan mengaburkan batas moral antara pelaku dan korban sejarah.
Bangsa yang tidak jujur terhadap masa lalunya akan kehilangan arah di masa depan. Karena itu, pada Hari Pahlawan ini, marilah kita menegaskan kembali bahwa keadilan dan kebenaran adalah bentuk kepahlawanan tertinggi yang harus terus diperjuangkan, dan bukan demi membangkitkan dendam masa lalu, tetapi demi menjaga agar masa depan bangsa tidak dibangun di atas penyangkalan terhadap sejarahnya sendiri.*
*)Penulis adalah peneliti muda Indonesia di bidang fisika, komputasi, dan matematika.
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN