BREAKING NEWS
Kamis, 27 November 2025
SELAMAT HARI GURU

Demokrasi di Persimpangan: Evaluasi Politik, Hukum, dan Ekonomi Era Jokowi

BITV Admin - Senin, 24 November 2025 12:04 WIB
Demokrasi di Persimpangan: Evaluasi Politik, Hukum, dan Ekonomi Era Jokowi
Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Dok sekretaris negara RI)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Kasus ini memunculkan pertanyaan besar: apabila lembaga setinggi MK dapat dibayangi konflik kepentingan, bagaimana nasib keadilan konstitusional dan perlindungan demokrasi ke depan?

Implikasinya sangat besar. Legitimasi lembaga penjaga konstitusi melemah, dan kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum mengalami keretakan. Dampaknya bukan hanya jangka pendek, tetapi bisa berlangsung lama.

III. Ledakan Utang Luar Negeri dan Risiko Fiskal Jangka Panjang

Dalam bidang ekonomi, beban fiskal Indonesia terus meningkat. Data resmi Bank Indonesia (Januari 2025) mencatat utang luar negeri berada di angka US$ 427,5 miliar. Pemerintah menyatakan struktur utang ini sehat karena didominasi utang jangka panjang.

Namun sejumlah ekonom memperingatkan bahwa:

• Kenaikan suku bunga global dapat meningkatkan beban pembayaran bunga.

• Pelemahan rupiah akan menaikkan biaya pelunasan utang.

• Peningkatan belanja negara yang tidak disertai peningkatan penerimaan pajak dapat memperlemah ruang fiskal.

Dalam beberapa tahun terakhir, dukungan fiskal untuk berbagai program strategis naik signifikan, sementara penerimaan negara relatif stagnan. Narasi "utang untuk pembangunan" memang sering disampaikan, tetapi persoalan sesungguhnya terletak pada keberlanjutan utang dan risiko ketergantungan pada pembiayaan eksternal.

Utang bukan sekadar angka—ia adalah komitmen jangka panjang yang harus ditanggung oleh generasi berikutnya.

IV. Ibu Kota Nusantara: Antara Ambisi Besar dan Risiko Finansial

Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek paling ambisius pemerintahan Jokowi. Dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp 466 triliun, proyek ini diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan.

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Wapres Gibran Kembali dari KTT G-20 Johannesburg: Soroti Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan AI
Wapres Gibran Pamer QRIS dan Dorong Dialog Ekonomi Cerdas di KTT G20 Johannesburg
ASN Sumut Upgrade Skill! Jadi Komunikator Publik Profesional di Era Digital
Ketua Harian PSI Ahmad Ali Minta Kader Bela Presiden Jokowi dari Serangan Politik
Retret Akmil: Kepala Daerah Diam Serentak Saat Gibran Mulai Bertanya
Presiden Prabowo Singgung Potensi AHY Jadi Presiden, Sebut Bisa Bersanding atau Bersaing dengan Gibran
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru