Demokrasi di Persimpangan: Evaluasi Politik, Hukum, dan Ekonomi Era Jokowi

Namun sejumlah catatan muncul:

1. Beban APBN meningkat

Hingga Juli 2024, APBN telah menghabiskan Rp 83,4 triliun, mendekati batas porsi negara yang sebenarnya direncanakan sebesar Rp 89,4 triliun.

2. Skema pendanaan tidak sepenuhnya jelas

Sebagian besar anggaran diharapkan berasal dari KPBU dan investasi swasta. Namun minat investor tidak sekuat yang diperkirakan pemerintah. Banyak investor menunggu regulasi dan jaminan keberlanjutan politik.

3. Risiko overruns

Proyek sebesar ini secara historis rentan mengalami pembengkakan biaya. ICW dan sejumlah lembaga pengawas mengingatkan potensi risiko pengadaan dan akuntabilitas.

4. Dampak sosial dan lingkungan

Pemindahan penduduk, alih fungsi lahan, dan perubahan ekosistem di wilayah hutan Kalimantan menjadi perhatian banyak pihak.

IKN mungkin menjadi ikon pembangunan. Namun tanpa transparansi dan pengelolaan fiskal yang kuat, ia bisa menjadi beban berat bagi negara dalam jangka panjang.

V. Arah Masa Depan: Demokrasi dan Ekonomi yang Terikat Satu Sama Lain

Ketiga isu besar — integritas pemilu, independensi lembaga hukum, dan beban ekonomi — bukanlah persoalan terpisah. Mereka terhubung dalam satu pola: konsolidasi kekuasaan yang berjalan bersamaan dengan ekspansi belanja negara dan kebijakan besar yang berisiko tinggi.

Wapres Gibran Kembali dari KTT G-20 Johannesburg: Soroti Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan AI

Wapres Gibran Pamer QRIS dan Dorong Dialog Ekonomi Cerdas di KTT G20 Johannesburg

ASN Sumut Upgrade Skill! Jadi Komunikator Publik Profesional di Era Digital

Ketua Harian PSI Ahmad Ali Minta Kader Bela Presiden Jokowi dari Serangan Politik

Retret Akmil: Kepala Daerah Diam Serentak Saat Gibran Mulai Bertanya

Presiden Prabowo Singgung Potensi AHY Jadi Presiden, Sebut Bisa Bersanding atau Bersaing dengan Gibran