Megawati Tolak Wacana Pemilu Tak Langsung: Indonesia Milik Kita Semua!
JAKARTA Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menolak wacana perubahan sistem pemilihan umum (Pemilu) menjadi pemilihan tid
POLITIK
3. Politik uang dan intimidasi
Analisis para pakar menunjukkan potensi adanya tekanan terhadap pemilih, perangkat desa, hingga panitia pemilu. Praktik semacam ini, apabila benar terjadi secara sistemik, mengaburkan batas antara kampanye legal dan penyalahgunaan kekuasaan.
4. Konflik kepentingan dalam upaya mendorong pemilu satu putaran
Film itu menyinggung bahwa dorongan "cukup satu putaran" bukan sekadar strategi kampanye, melainkan bagian dari upaya mengamankan hasil pemilu melalui percepatan politik yang meminimalkan waktu koreksi publik.
Kekuatan film Dirty Vote bukan pada sensasi, melainkan pada narasi akademik yang memadukan data, regulasi, dan analisis struktural. Reaksi publik pun masif, mulai dari diskusi kampus hingga analisis media internasional. Kontroversi ini menunjukkan bahwa isu integritas pemilu tidak lagi bersifat insidental, tetapi telah menyentuh jantung persoalan demokrasi Indonesia.
II. Putusan MK 90/2023 dan Krisis Etik di Lembaga Penjaga Konstitusi
Salah satu peristiwa paling menentukan dalam dinamika politik Indonesia adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang merevisi tafsir syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Keputusan ini memberi jalan bagi Gibran Rakabuming Raka — putra Presiden Joko Widodo — untuk maju sebagai cawapres dalam usia belum 40 tahun.
Kontroversi muncul karena putusan tersebut dianggap memiliki konflik kepentingan, mengingat Ketua MK saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran etik berat dalam proses pengambilan keputusan.
Beberapa pakar hukum memberikan kritik keras:
• Feri Amsari menilai putusan tersebut sebagai "karpet merah politik".
• Bivitri Susanti menyebutnya sebagai contoh conflict of interest yang "sangat terang dan tak dapat dibantah".
• Analisis akademis menunjukkan bahwa proses pembacaan putusan terkesan terburu-buru dan tidak melalui proses deliberasi yang memadai.
JAKARTA Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menolak wacana perubahan sistem pemilihan umum (Pemilu) menjadi pemilihan tid
POLITIK
JAKARTA Serikat Pekerja Kampus (SPK) menilai peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi momentum refleksi atas kondisi
PENDIDIKAN
MEDAN Kelompok Medan Teater menggelar Festival Musikalisasi Puisi bertajuk Kopi & Kepo di Taman Budaya Medan, Jalan Perintis Kemerdekaan
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Pemerintah tengah mengkalkulasi penyesuaian iuran BPJS Kesehatan tahun ini di tengah tekanan defisit program Jaminan Kesehatan N
KESEHATAN
JAKARTA Rencana pemerintah menurunkan potongan aplikasi transportasi daring menjadi 8 persen dari sebelumnya sekitar 20 persen dinilai t
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah membuka rekrutmen besarbesaran untuk 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Posisi ini menjadi salah s
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah mendorong pengembangan compressed natural gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram sebagai alternatif pengganti liqu
EKONOMI
TAPSEL Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berinisial RUN (33) saat diduga hendak memperjualbelikan sisik trenggili
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyoroti maraknya penyebaran informasi tidak terverifikasi di med
POLITIK
PEKANBARU Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) bergerak cepat mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan lanjut usia di Kecam
HUKUM DAN KRIMINAL