Merawat Ingatan Kolektif Kita atas Bencana

Proses-proses ini menciptakan insentif ekonomi yang mendorong konversi kawasan resapan, hilangnya ruang terbuka hijau, dan pembangunan di bantaran sungai,semuanya meningkatkan risiko banjir di banyak wilayah, termasuk daerah,daerah yang baru saja dilanda banjir di Sumatera.

Pada tahap ini, bencana banjir menjelma menjadi drama politik. Begitu air naik dan kamera televisi berdatangan, politisi dan pejabat publik seakan berlomba menunjukkan betapa pedulinya mereka.

Tahun demi tahun, kita menyaksikan adegan yang sama: celana digulung, rompi resmi dikenakan, langkah-langkah berhati-hati menapaki genangan, paket bantuan dibagikan di tenda,tenda pengungsian, tangan mengusap kepala anak,anak, dan sesi foto bersama warga yang kelelahan.

Banjir menjadi panggung pencitraan sosial, arena empuk untuk meraih simpati dan menampilkan kesan bahwa negara "hadir" bersama rakyat.

Kontrasnya menjadi jelas ketika pembicaraan bergeser ke urusan pelestarian lingkungan atau pencegahan bencana.

Ketika diskusi beralih ke rehabilitasi daerah aliran sungai, pengendalian yang lebih ketat terhadap alih fungsi lahan, penertiban bangunan ilegal di bantaran sungai, atau penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan, panggung itu mendadak sepi.

Tidak banyak yang ingin tampil di depan kamera untuk menjelaskan mengapa suatu kawasan tidak lagi boleh dibangun, mengapa sebuah proyek besar harus dibatalkan, atau mengapa izin yang sudah terlanjur dikeluarkan perlu ditinjau ulang.

Kerja-kerja pencegahan, yang minim sorotan media dan kerap menuntut "pengorbanan" kepentingan ekonomi jangka pendek, sulit diterjemahkan menjadi suara pemilih.

Inilah paradoks banjir kita: ketika air tinggi, empati dipertontonkan; ketika air surut, ingatan kita tentang akar struktural masalahnya memudar. Padahal justru di masa tenanglah kita seharusnya aktif merawat ingatan kolektif tentang banjir, bukan untuk meratapi masa lalu tanpa henti, melainkan untuk menuntut perubahan aturan.

Ingatan tentang banjir-banjir besar di berbagai wilayah Indonesia, bersama dengan bencana terbaru di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, seharusnya menjadi landasan moral dan politik untuk bertanya: siapa yang diuntungkan dari pola pembangunan yang perlahan menghapus kawasan resapan?

Siapa yang paling sering menjadi korban, dan siapa yang pertama,tama harus dimintai pertanggungjawaban?

Jika kita menerima bahwa banjir adalah bencana kelembagaan, maka jalan keluarnya adalah rekonstruksi kelembagaan. Hak atas sebidang tanah tidak lagi bisa dimaknai sebagai kebebasan melakukan apa saja selama memegang izin. Hak itu harus dipahami sebagai satu paket hak sekaligus kewajiban ekologis.

Satpol PP Padangsidimpuan Gelar Operasi Penyebaran Surat Edaran Wali Kota Soal Larangan Kenaikan Harga Pasca Bencana

Prabowo: Indonesia Akan Miliki 200 Helikopter untuk Tangani Bencana Mulai Tahun Depan

Bencana Sumatera, Prabowo: Alhamdulillah Indonesia Kuat Menghadapi Ujian

Polda Aceh Terjun Langsung: Kirim Bantuan Logistik dan Tenaga Kesehatan untuk Korban Banjir di Aceh Tamiang

Banjir dan Longsor Lumpuhkan Jalur Kereta Aceh, Perbaikan Belum Bisa Dimulai

Kemenkes Catat Ribuan Bumil dan Balita Terancam di Aceh Pasca Bencana