Merawat Ingatan Kolektif Kita atas Bencana

Konversi sawah, kebun campuran, dan ruang terbuka hijau menjadi kawasan terbangun yang padat tidak boleh lagi diperlakukan sebagai pilihan yang mudah, karena setiap keputusan semacam itu memengaruhi kapasitas serapan air di seluruh daerah aliran sungai.

Pada saat yang sama, kita memerlukan pengakuan dan penguatan hak, hak yang memihak pada konservasi, termasuk peran komunitas lokal dan petani yang menjaga tutupan vegetasi dan kualitas lahan.

Rekonstruksi kelembagaan juga menuntut akuntabilitas yang jauh lebih kuat. Prinsip "polluter pays" harus dihidupkan kembali bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai mekanisme konkret yang menghubungkan tindakan merusak di suatu kawasan dengan kerugian yang dirasakan di tempat lain.

Mereka yang menutup zona resapan atau mengabaikan kewajiban drainase harus menanggung biaya rehabilitasi, alih-alih sekadar melempar persoalan ke anggaran publik. Beban finansial tidak dapat terus-menerus didorong kepada masyarakat hilir yang sudah lelah berulang kali mengungsi.

Peraturan baru, seideal apa pun, tidak akan kokoh jika tidak dianggap adil oleh pihak-pihak yang terdampak. Karena itu, tata kelola risiko banjir perlu dipindahkan dari ruang-ruang rapat tertutup ke proses kolektif yang lebih transparan dan inklusif.

Pada skala daerah aliran sungai, forum yang melibatkan warga, petani, tokoh masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah dapat menjadi arena bersama untuk merumuskan dan mengawal "aturan main".

Di berbagai daerah di Indonesia, forum semacam ini dapat merangkai ingatan tentang banjir, banjir masa lalu dengan pengetahuan teknis hari ini, sehingga pengalaman pahit di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan wilayah lain tidak sekadar menguap, melainkan berubah menjadi garis merah yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di ruang hidup bersama.

Data terbuka adalah prasyarat penting lainnya. Peta perizinan, data hak atas tanah dan air, rencana tata ruang, serta lokasi proyek-proyek besar yang berpotensi mengubah aliran air harus mudah diakses publik.

Dengan begitu, warga, jurnalis, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil memiliki dasar yang kuat untuk memantau, memberi peringatan dan bila perlu menggugat keputusan ketika hak mereka atas lingkungan yang aman terancam.

Pada akhirnya, merawat ingatan kolektif tentang bencana banjir berarti menolak melupakan akar persoalan setelah air surut. Itu berarti menghubungkan cerita banjir besar di masa lalu dengan banjir hari ini, dari Aceh ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan seterusnya, bukan sekadar sebagai rangkaian kemalangan, tetapi sebagai bukti bahwa ada sesuatu yang secara fundamental keliru dalam cara kita menata ruang dan membagi risiko.

Selama "aturan main",nya tetap sama, setiap musim hujan akan mengundang episode baru dari drama lama: warga hilir tergenang, politisi memerankan empati di depan kamera, dan rencana pencegahan kembali ditunda.

Merawat ingatan kolektif mengandung makna yang menegaskan bahwa banjir bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja, melainkan alarm politik yang menuntut tindakan.

Satpol PP Padangsidimpuan Gelar Operasi Penyebaran Surat Edaran Wali Kota Soal Larangan Kenaikan Harga Pasca Bencana

Prabowo: Indonesia Akan Miliki 200 Helikopter untuk Tangani Bencana Mulai Tahun Depan

Bencana Sumatera, Prabowo: Alhamdulillah Indonesia Kuat Menghadapi Ujian

Polda Aceh Terjun Langsung: Kirim Bantuan Logistik dan Tenaga Kesehatan untuk Korban Banjir di Aceh Tamiang

Banjir dan Longsor Lumpuhkan Jalur Kereta Aceh, Perbaikan Belum Bisa Dimulai

Kemenkes Catat Ribuan Bumil dan Balita Terancam di Aceh Pasca Bencana