Menjemput Kesadaran di Tengah Bencana

Namun, narasi yang mengemuka dalam konferensi pers, laporan resmi, dan pemberitaan awal justru berputar pada istilah-istilah pasif seperti hujan ekstrem, cuaca buruk, anomali iklim.

Kelman menyebut ini sebagai naturalisasi bencana—sebuah strategi politik yang mengalihkan perhatian publik dari penyebab struktural menuju fenomena alam semata.

Ketika sebuah bencana dinaturalisasi, aktor-aktor yang sesungguhnya bertanggung jawab—korporasi kayu, perusahaan tambang, pemerintah daerah, dan pejabat pemberi izin—secara otomatis dibebaskan dari interogasi publik.

Oligarki Ekstraktif: Aktor yang Mengubah Bencana Menjadi Keniscayaan
Sumatera bukan hanya pulau dengan hutan lebat; ia adalah ladang emas bagi korporasi ekstraktif. Di Aceh, pembukaan hutan untuk konsesi kayu dan sawit dilakukan sejak awal 2000-an dan terus meningkat.

Di Sumatera Utara, tambang emas ilegal bercampur legal telah menyusup di kaki-kaki gunung. Sementara di Sumatera Barat, perbukitan yang dulu kokoh kini ditebangi untuk tambang galian C dan quarry material pembangunan.

Dalam kacamata Ilan Kelman, hubungan antara oligarki ekstraktif dan bencana adalah contoh klasik dari political construction of vulnerability—kerentanan yang dibangun secara sistematis karena kepentingan ekonomi kelompok tertentu lebih diutamakan dibanding keselamatan warga.

Ketika hutan hilang, bukan hanya keanekaragaman hayati yang musnah. Yang lebih fatal adalah hilangnya fungsi ekologis yang mengatur air, tanah, dan udara.

Hujan yang dulunya tertahan akar pepohonan kini mengalir liar menghantam pemukiman. Tanah yang seharusnya kokoh menjadi mudah longsor. Bendungan air alami hancur. Sungai membengkak tak terkendali.

Tetapi siapa yang bertanggung jawab? Dalam banyak kasus, izin-izin pembukaan lahan dikeluarkan oleh pejabat publik yang memiliki hubungan ekonomi, keluarga, atau politik dengan pemilik perusahaan.

Oligarki ini tidak hanya menguasai lahan—mereka menguasai kebijakan, jalur birokrasi, bahkan opini publik melalui jaringan media. Karena itu, bencana Sumatra 2025 bukan sekadar akibat kerusakan alam—ia adalah hasil kebijakan ekstraktif yang menempatkan keuntungan di atas keselamatan warga.

Mengapa Belum Ditetapkan sebagai 'Bencana Nasional'?
Salah satu pertanyaan paling menggema sepanjang Desember 2025 adalah "Mengapa pemerintah belum menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional?"

Secara hukum, status nasional memungkinkan mobilisasi sumber daya besar, alokasi dana khusus, dan percepatan bantuan lintas lembaga. Namun keputusan ini tidak diambil, meski kerusakan sangat luas.

Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Rabu 17 Desember 2025: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Bupati Simalungun: Paritrana Award Jadi Pemicu Tingkatkan Perlindungan Pekerja

Brimob-Polda Sumut Bersinergi dengan Polres Pulihkan Aktivitas Warga Pascabencana

Godaan di Ujung Kekuasaan

IMO Soroti Lemahnya Koordinasi Informasi Bencana di Sumatera

Pemulihan Pascabencana Sumatera Dinilai Harus Libatkan Jasa Konstruksi Lokal