Menjemput Kesadaran di Tengah Bencana

Untuk memahami hal ini, kacamata geopolitik kebencanaan Kelman menawarkan beberapa penjelasan: Pertama, Status Nasional Membuka "Tabir" Tanggung Jawab Struktural. Jika pemerintah menetapkan status nasional, publik akan menuntut penjelasan mendalam mengenai penyebab bencana.

Investigasi independen kemungkinan akan mengarah pada fakta deforestasi, pelanggaran izin tambang, dan aliran dana oligarki. Dengan tidak menetapkan status nasional, pemerintah dapat mempertahankan narasi bencana alam—sebuah narasi yang aman bagi oligarki dan para pengambil keputusan.

Kedua, Menghindari Tekanan atau Keterlibatan Aktor Internasional. Menurut Kelman, penetapan status nasional sering membuka pintu bagi bantuan luar negeri. Bantuan internasional biasanya datang dengan standar transparansi, audit, dan pemetaan kerentanan berbasis data.

Pembukaan keran bantuan internasional dapat membongkar praktik buruk pengelolaan hutan dan lahan yang selama ini dilindungi oleh elit lokal maupun nasional. Dengan menahan status nasional, pemerintah dapat mempertahankan kedaulatan atas narasi dan kebijakan tanpa campur tangan atau sorotan internasional.

Ketiga, Menjaga Stabilitas Rezim. Dalam pandangan Kelman, bencana selalu memengaruhi legitimasi politik. Status nasional sering dianggap pengakuan bahwa negara gagal melindungi warganya.

Pemerintah mungkin menghindari label ini untuk menjaga stabilitas citra kepemimpinan nasional, terutama di tengah kondisi ekonomi dan politik yang sedang sensitif.

Keempat, Politik Akses dan Distribusi Anggaran Pasca-Bencana. Penetapan status nasional mengalihkan kendali anggaran rekonstruksi ke tingkat pusat. Namun penundaan status ini memungkinkan pemerintah daerah dan jejaring oligarki lokal tetap memainkan peran dalam distribusi proyek pemulihan.

Dalam banyak kasus, proyek pasca-bencana adalah ladang basah bagi kontraktor tertentu. Inilah yang oleh Kelman disebut sebagai 'disaster politics'—bencana menjadi arena perebutan sumber daya, bukan sekadar operasi kemanusiaan.

Bencana sebagai Cermin Keretakan Negara
Jika tragedi Sumatra 2025 dibaca dengan lensa Ilan Kelman, maka jelas bahwa bencana ini adalah hasil pertemuan antara Kerusakan ekologis akibat oligarki ekstraktif, Kegagalan tata ruang dan izin tambang, Ketiadaan prioritas pada keselamatan manusia, Kalkulasi politik pemerintah dalam menetapkan status bencana.

Kelman menjelaskan bahwa bencana bukanlah ujian alam, melainkan ujian negara. Ia menguji bagaimana negara mengelola risiko, distribusi kekuasaan, dan pilihan kebijakan.

Dalam kasus Sumatra 2025, negara tampak memilih untuk melindungi stabilitas politik dan jejaring ekonomi tertentu, daripada mengakui bahwa bencana ini adalah "buatan manusia" yang seharusnya memicu koreksi besar dalam tata kelola lahan.

Sehingga banjir bandang dan tanah longsor Sumatra 2025 adalah sebuah alarm keras. Ia memperlihatkan bagaimana jarak antara kekuasaan dan manusia biasa dapat berubah menjadi jurang literal yang menelan rumah, jalan, dan nyawa.

Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Rabu 17 Desember 2025: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Bupati Simalungun: Paritrana Award Jadi Pemicu Tingkatkan Perlindungan Pekerja

Brimob-Polda Sumut Bersinergi dengan Polres Pulihkan Aktivitas Warga Pascabencana

Godaan di Ujung Kekuasaan

IMO Soroti Lemahnya Koordinasi Informasi Bencana di Sumatera

Pemulihan Pascabencana Sumatera Dinilai Harus Libatkan Jasa Konstruksi Lokal