Krisis Kehadiran Negara dalam Pengawasan Harga dan Kesehatan Pangan

Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, perbedaannya sangat mencolok. Di sana, pengawasan harga dan standar usaha dilakukan secara konsisten dan tegas.

Pelanggaran kecil sekalipun ditindak, karena negara memahami bahwa ketertiban pasar adalah fondasi kepercayaan publik.

Di Indonesia, sebaliknya, pelanggaran kecil yang dibiarkan secara massal justru membentuk budaya ketidakpatuhan. Negara kalah oleh praktik sehari-hari yang dianggap "biasa", padahal dampaknya sistemik dan merugikan.

Pada akhirnya, masalah ini bukan semata soal pedagang nakal, melainkan krisis kehadiran negara. Regulasi tanpa pengawasan hanyalah formalitas. Undang-undang tanpa penegakan hanyalah teks mati.

Jika pemerintah ingin mengembalikan kepercayaan publik, maka jawabannya sederhana namun menuntut keberanian: hadir di lapangan, menegakkan aturan, dan berpihak pada konsumen.

Tanpa itu semua, wacana perlindungan rakyat hanya akan menjadi retorika—dan pasar akan terus berjalan tanpa negara.*

*)Penulis adalah Wartawan bitvonline.com

Pasar Bebas Tanpa Pengawasan: Neraka bagi Konsumen, Surga bagi Pedagang di Indonesia

Presiden Jokowi Kunjungi Pasar Dukuh Kupang Surabaya, Sempat diteriaki ‘MULYONO’ Oleh Warga

BPOM Ingatkan Bahaya Kosmetik Ilegal, Masyarakat Diminta Lebih Selektif Saat Berbelanja Online

OJK Wajibkan Semua Bank Bergabung dalam Tim Anti-Scam Center untuk Cegah Penipuan Daring!

Menkominfo Minta Kamboja dan Filipina Putus Akses Judi Online!

Kasus Konsumsi Babi Oleh Jaksa Dilimpahkan ke BPOM Medan! Alasan Polda Sumut Terungkap