Prabowo Kumpulkan 12 Ribu Penggerak MBG, Tegaskan Program Strategis untuk Generasi Emas 2045
BOGOR Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan lebih dari 12 ribu penggerak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kegiatan bertajuk Bui
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengeluarkan surat resmi bernomor 1678/M.KOMINFO/PI.02.02/06/2024 pada tanggal 21 Juni 2024, yang menegaskan langkah tegas terhadap situs judi online asing. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari rapat Satgas Pemberantasan Perjudian Daring yang dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto pada 19 Juni lalu.
Dalam surat tersebut, Budi Arie menyerukan kepada penyelenggara jasa internet untuk segera menghentikan akses ke situs judi online dalam waktu 3 x 24 jam selama hari kerja. Langkah ini khususnya ditujukan untuk akses yang berasal dari dan menuju Kamboja dan Filipina, dua negara yang dikenal sebagai basis situs judi online yang sering diakses oleh warga Indonesia.
Langkah-Langkah yang DitetapkanMenurut isi surat, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, khususnya gerbang akses internet (Network Access Point/NAP):
Pemutusan Akses Internet: Penyelenggara diminta untuk melakukan pemutusan akses jalur komunikasi internet yang diduga digunakan untuk judi online, terutama yang terhubung dengan Kamboja dan Davao, Filipina, dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak surat ini ditandatangani. Evaluasi dan Pemulihan Akses: Jangka waktu pemutusan akses akan dievaluasi untuk segera dipulihkan apabila situasi telah kondusif. Pelaporan dan Evaluasi: Penyelenggara diminta untuk melaporkan langkah-langkah pemutusan akses dan hasil pelaksanaannya untuk keperluan evaluasi dan tindak lanjut lebih lanjut. Konteks Lebih LanjutKeputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menanggulangi perjudian daring di Indonesia, yang seringkali memanfaatkan situs-situs dari luar negeri untuk mencapai pasar lokal. Budi Arie Setiadi, selaku Ketua Harian Pencegahan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring, menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat serta melindungi konsumen dari potensi kerugian akibat perjudian online.
Respons dan DampakReaksi masyarakat terhadap langkah ini bervariasi. Ada yang menyambut positif sebagai upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online. Namun, ada pula yang menyatakan kekhawatiran terhadap efektivitas langkah ini dalam menghadapi dinamika teknologi yang cepat dan kemungkinan kemunculan situs-situs baru.
Menjaga Keamanan DigitalLangkah-langkah seperti ini mencerminkan pentingnya menjaga keamanan digital dan kepatuhan terhadap hukum di ranah internet. Diskusi tentang regulasi internet dan perlindungan konsumen terus menjadi perbincangan penting di berbagai forum, termasuk dalam konteks perlindungan terhadap anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
(n/014)
BOGOR Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan lebih dari 12 ribu penggerak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kegiatan bertajuk Bui
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik markup dalam sejumlah pengadaan barang di lingkungan Badan Gizi Nasional (B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa salah satu laporan yang menjadi bagian dari proses pengusutan dugaan k
NASIONAL
JAKARTA Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Pr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik dari Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) da
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara resmi mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. OK Arya Zulkarnain, dr. Wahy
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap temuan mengejutkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MB
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mengamankan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berinisial IT dan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Aceh memeriksa seorang oknum anggota polisi berinisial Aiptu ZK yang mengajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kep
HUKUM DAN KRIMINAL