Usulan Mengatasi Biaya Politik Mahal Selain Pilkada Dipilih DPRD

Pada saat yang sama perlu ada peradilan ad hoc khusus untuk penanganan politik uang di setiap daerah. KPK dan Bawaslu bisa melibatkan para akademisi dan praktisi hukum sebagai penyidik ad hoc dalam penanganan politik uang.

Karena pilkada dan pemilu serentak, maka politik uang bisa berlangsung masif, sistematis dan serentak, oleh sebab itu perlu aparatus yang juga kredibel, dan berjumlah banyak

Langkah ini bisa menimbulkan efek jera, baik bagi pemberi maupun penerima politik uang, sehingga peluang kandidat memenangkan pilkada dengan biaya murah peluangnya lebih besar.

Dari sisi masyarakat perlu di edukasi, bahwa menerima politik uang adalah pidana, dan merusak demokrasi, menghambat peluang daerah mendapatkan pemimpin yang baik, berintegritas dan jujur.

Oleh sebab itu, semua pihak, penyelenggara pemilu, perguruan tinggi, organisasi dan tokoh tokoh sosial perlu menggelorakan voter education, mendidik pemilih cerdas.

Jika kedua langkah ini dijalankan serius dan berkelanjutan, persoalan kepala daerah mengeluarkan ongkos mahal bisa diantisipasi.

Kuncinya tentu seluruh pemimpin politik, tokoh masyarakat, akademisi, budayawan, aktivis LSM harus memiliki komitmen yang sama membangun demokrasi di daerah.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Ketua DPP PDI Perjuangan.

Dolfie OFP Nahkodai PDIP Jateng, Megawati Tegaskan Tak Ada “Karpet Merah” bagi Kader

Eks Penyidik KPK Pertanyakan Penghentian Kasus Suap Nikel Konawe Utara: Bukti Kurang? Tidak Masuk Logika

Pengusiran Paksa Nenek Elina Jadi Sorotan, Wali Kota Surabaya: Sengketa Harus Lewat Jalur Hukum, Bukan Kekerasan!

Kronologi Kasus Nenek Elina: Diusir Paksa Ormas, Rumah Dirobohkan, Warga Surabaya Minta Keadilan!

MAKI Kritik KPK Setop Penanganan Dugaan Suap Izin Tambang Nikel Konawe Utara

TNI Tegaskan Pembubaran Demo di Aceh Dilakukan Persuasif dan Sesuai Hukum