BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Prunomo Harahap mempertanyakan keputusan lembaga antirasuah yang menyetop kasus dugaan suap terkait izin eksplorasi, usaha pertambangan, dan operasi produksi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Keputusan tersebut mengejutkan karena sebelumnya sudah ada tersangka dan sejumlah bukti ditemukan.
"Waktu itu naik dari penyelidikan ke penyidikan bagaimana? Apalagi sudah ada tersangka, dan tentu dua alat bukti sudah ditemukan," kata Yudi dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/12/2025).Baca Juga:
Yudi menilai dalih KPK soal "kurang bukti" bertolak belakang dengan aturan internal lembaga, yang menetapkan tersangka hanya jika bukti sudah dianggap cukup.
Menurutnya, keputusan menghentikan kasus (SP3) seharusnya tidak mudah diambil.
"Jika bukti kurang, bagi saya agak kurang dapat diterima logika," ujar Yudi.
Ia menambahkan, KPK seharusnya menempuh jalur pengadilan untuk menguji bukti, bukan menghentikan kasus begitu saja.
Eks Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pemberian izin pertambangan nikel.
Ia diduga merugikan negara hingga Rp2,7 triliun, berasal dari penjualan produksi nikel yang melalui proses perizinan yang melawan hukum.
Dalam praktiknya, Aswad disebut mencabut kuasa pertambangan mayoritas milik PT Antam, kemudian menerbitkan 30 surat keputusan izin eksplorasi bagi delapan perusahaan hingga beberapa di antaranya mencapai tahap produksi dan diekspor.
Ia juga diduga menerima Rp13 miliar dari perusahaan-perusahaan tersebut.
Keputusan KPK yang menyetop kasus ini menimbulkan kritik, termasuk dari mantan penyidik sendiri, karena menurut mereka bukti yang ada seharusnya cukup untuk dibawa ke pengadilan.*
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN