Usai Jadi Saksi Dokter Tifa, Politikus PSI Dian Sandi Ngaku Bahagia: Biar Terbuka Terang Benderang
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
Oleh: Andra Dihat Putra, S.Kom., FMVA.
SETIAP negara yang ingin melangkah ke frontier teknologi membutuhkan dua hal. Infrastruktur energi yang kuat dan sumber daya manusia yang mampu mengelolanya. Indonesia selama ini sering terjebak pada debat seputar apakah nuklir aman, mahal, atau sesuai kebutuhan.
Tetapi ada dimensi lain yang jarang dibahas. Jika Indonesia benar-benar membangun PLTN pertama, maka dampaknya tidak hanya pada listrik. Ia akan mengubah seluruh ekosistem pendidikan sains, riset, dan inovasi kita. Dengan kata lain, nuklir bukan hanya proyek energi. Ia adalah proyek peradaban.Baca Juga:
Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi kualitas pendidikannya belum sanggup mendukung transformasi ke ekonomi berbasis teknologi. Jumlah lulusan teknik, fisika, kimia, dan matematika masih jauh lebih rendah dibanding kebutuhan industri masa depan.
Laporan OECD menunjukkan kemampuan literasi sains siswa Indonesia berada di peringkat bawah selama lebih dari satu dekade. Kurikulum sering berubah, fasilitas laboratorium terbatas, dan riset jarang bertemu industri.
Dalam konteks ini, masuknya teknologi nuklir akan membuka kebutuhan baru yang tidak bisa ditunda. PLTN membutuhkan fisikawan reaktor, insinyur nuklir, ahli keselamatan radiasi, kimiawan material, teknisi instrumentasi, hingga analis keselamatan probabilistik.
Semua ini membutuhkan pendidikan dan pelatihan khusus yang belum banyak tersedia di dalam negeri. Ketika negara memutuskan membangun PLTN, maka sistem pendidikan harus berubah.
Nuklir sebagai Pemicu Perubahan Kurikulum STEM
Negara yang membangun PLTN biasanya memperbarui kurikulum sains mereka. Korea Selatan adalah contoh paling jelas. Sebelum membangun reaktor pertama pada 1970-an, mereka mengirim ribuan pelajar ke luar negeri, membangun lembaga riset KAERI, dan mengembangkan kurikulum fisika reaktor di universitas.
Transformasi ini mempercepat kemajuan teknologi mereka secara keseluruhan.
Indonesia berpotensi melakukan hal serupa. Masuknya nuklir akan memaksa pendidikan sains menjadi lebih aplikatif dan berbasis laboratorium. Fisika tidak lagi berhenti pada soal gerak parabola, tetapi masuk ke fisika neutron, termohidrolik, dan material radiasi.
Kimia tidak berhenti pada reaksi dasar, tetapi bergerak ke korosi reaktor, pendingin garam cair, atau pemisahan material bakar. Pelajaran matematika menjadi lebih konkret karena digunakan untuk menghitung risiko sistem dan simulasi reaktor.
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
MEDAN Closing statement paling keras disampaikan Abyadi Siregar dalam Dialog Publik Benang Kusut Konflik Agraria Investasi atau Perampasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Maruli Siahaan, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto d
NASIONAL
JAKARTA Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang dila
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara mengungkap motif penembakan yang menewaskan anggota organisasi masyarakat (ormas) berinisial DN (40) di Kecam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, menegaskan pemungutan retribusi daerah tidak boleh hanya berorienta
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim mengakui menerima uang Rp900 juta yang dipersoalkan dalam perkara dugaan suap pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyiapkan skema pelatihan vokasi selama empat bulan yang terintegrasi dengan indust
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui deteks
PEMERINTAHAN