Polemik 'New Gaza': Mengapa Indonesia Harus Gabung Board of Peace?

Lebih jauh lagi, dalam posisi geopolitik dan ekonomi saat ini, Palestina tidak memiliki kemampuan untuk berhutang (lack of creditworthiness) di pasar keuangan global. Mereka terkunci.

Jika dunia hanya mengandalkan bantuan sporadis atau mekanisme konvensional tanpa terobosan besar, riset memperkirakan butuh waktu 200 tahun bagi Gaza untuk pulih kembali.

Bayangkan, 200 tahun. Apakah kita tega membiarkan rakyat Gaza hidup di tenda pengungsian selama dua abad demi mempertahankan sebuah idealisme tanpa solusi?

Di sinilah peran Board of Peace menjadi krusial. Melalui skema pendanaan dan manajemen rekonstruksi yang terstruktur di bawah BOP, durasi pemulihan yang 200 tahun itu bisa dipangkas drastis menjadi hanya 5 tahun. Pilihannya sangat biner: membiarkan penderitaan berlanjut berabad-abad, atau mempercepat pemulihan dalam satu dekade.

Soal biaya keanggotaan yang dikeluhkan mahal, ini sejatinya iuran gotong royong yang sangat fleksibel; bisa dicicil tiga tahun dan tidak perlu dibayarkan sampai akhir tahun pertama.

Pertanyaannya, apakah iuran untuk kemerdekaan dan kehidupan layak bangsa yang selama ini kita bela dengan teriak-teriak, dianggap 'terlalu mahal'?

Absennya Palestina dan Peran Vital Indonesia

Salah satu keberatan terbesar publik adalah ketidakhadiran Palestina sebagai anggota BOP, serta kekhawatiran adanya agenda tersembunyi Israel. Padahal faktanya, Israel tidak ada di dalam BOP, dan PM Netanyahu justru secara terbuka mengkritisi keberadaan lembaga ini.

Sebaliknya, dari 20 negara anggota BOP, 13 di antaranya adalah negara mayoritas Muslim. Kita berada dalam satu aliansi kuat bersama negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, hingga Pakistan.

Pertanyaan lain yang sering muncul adalah: "Jika ini untuk Palestina, kenapa Palestina tidak ada di dalamnya?" Jawabannya terletak pada realitas hukum internasional, bukan konspirasi.

Palestina, hingga detik ini, belum berdiri sebagai negara yang diakui secara penuh (full statehood) dan belum menjadi anggota penuh PBB, yang merupakan syarat administratif keanggotaan BOP.

Namun, aspirasi mereka tidak ditinggalkan. Dr. Ali Shaath, yang juga petinggi Otoritas Palestina, turut dilibatkan dalam proses ini, sebagai Kepala Komite Nasional Pengelolaan Gaza.

Jokowi: Saya Akan Bekerja Mati-Matian untuk PSI!

Indomaret Salurkan CSR di Karo, Bupati Tegaskan Pentingnya Peran Dunia Usaha dalam Pembangunan Sosial

Blang Kejeren Bangkit! Gramedia Banda Aceh Salurkan Buku Pengayaan, Anak-Anak Gayo Lues Semangat Belajar Pascabencana

Rakernas PSI Makassar Memanas, Massa Tolak Kedatangan Jokowi: ‘Sulsel Tidak Tunduk Pada Raja Jawa, Adili!’

Raffi Ahmad Hadir di Tapteng, Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir dan Longsor

Peduli Bencana Tapteng, Kwarcab Pramuka Kuansing Salurkan Bantuan Rp50 Juta dan Perlengkapan Sekolah untuk Warga Terdampak