Memahami Konstitusi: Kenapa Polri Tetap Tepat di Bawah Presiden

Menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada di bawah komando Presiden bukanlah sikap anti reformasi.

Justru di situlah fondasi agar reformasi kepolisian berjalan tanpa mengorbankan stabilitas negara dan kejelasan akuntabilitas politik.

Reposisi Polri ke bawah kementerian bukan hanya tidak mendesak, tetapi juga mengandung risiko serius, yaitu politisasi institusi, konflik kepentingan, dan pelemahan kendali sipil Presiden atas keamanan nasional.

Karena itu, sudah saatnya publik diajak bersikap jujur dan jernih.

Reformasi Polri bukan soal reposisi kekuasaan, melainkan kerja panjang membangun institusi penegak hukum yang profesional, akuntabel, dan berpihak pada keadilan.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Anggota Komisi III DPR RI, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB). Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Pakar Hukum: Polri Alat Negara yang Tunduk kepada Presiden, Bukan Kementerian

Ikuti Instruksi Presiden, Ribuan Warga dan Aparat Gabungan Bersih-Bersih Lingkungan di Bandar Lampung

Jimly Asshiddiqie Soroti Pelantikan Adies Kadir sebagai Hakim MK: “Perlu Perbaikan Sistem Rekrutmen”

Aksi Nyata Dukungan Pariwisata Berkelanjutan! Polres Jembrana Bersihkan Pantai Tanjung Cemara, 300 Peserta Turun Langsung

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Amankan Turnamen Pencak Silat Pagar Nusa di Denpasar Barat

Jelang Ramadhan 2026, Presiden Prabowo Subianto Imbau Bangsa Bersatu dan Dijauhkan dari Perpecahan serta Bencana