"Tough Guy", Sinyal Indonesia Penentu di BoP?

Selain itu ada deretan kesepakatan bisnis bernilai puluhan miliar Dolar dengan berbagai entitas bisnis Amerika. Polanya jelas hubungan RI-AS kini dibingkai dengan arsitektur kepentingan yang konkret, bukan sekadar retorika diplomasi.

Mengapa Indonesia Menjadi "Penentu"?

Tentu, bukan karena romantisme sejarah Indonesia bisa berada di meja utama, melainkan karena kalkulasi geopolitik. Ada tiga alasan mendasar mengapa Indonesia memegang 'kartu truf' di Gaza.

Adanya legitimasi moral di dunia Islam. Ketika banyak aktor besar dicurigai memiliki agenda tersembunyi, posisi Indonesia relatif bersih dan dipercaya. Konsistensi historis Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina membuat kita mampu menjadi "jembatan komunikasi" yang kerap hilang dari negara-negara Barat.

Selain itu yang krusial yakni membawa kapasitas riil. Di mana komitmen 8.000 personel mengubah status Indonesia dari sekadar "pendukung moral" menjadi "aktor eksekutor". Dalam diplomasi internasional, mereka yang menaruh sumber daya di atas meja adalah mereka yang berhak ikut menentukan aturan main.

Lalu yang tak kalah penting yakni mengunci "exit strategy". Konflik sering kali berkepanjangan karena transisi tidak memiliki ujung yang jelas. Indonesia hadir untuk memastikan bahwa BoP tidak berhenti pada proyek pembangunan fisik semata, melainkan terus mendorong jalur politik menuju Solusi Dua Negara (Two-State Solution).

Sikap ini ditegaskan secara gamblang oleh Presiden Prabowo usai KTT BoP di Washington. Dengan tegas ia menyatakan bahwa Indonesia dan negara-negara Muslim tidak akan berkompromi soal status Palestina. "Bagi kita, the real the only long lasting solution is the two-state solution," tegas Prabowo.

Ia juga mengingatkan dunia bahwa meski jalan ke depan penuh hambatan, niat utama forum ini tidak boleh melenceng. "Kita harus bertekad untuk mencapai keberhasilan, demi rakyat Palestina."

Ungkapan sekaligus komitmen tersebut mengirimkan pesan terang benderang, Indonesia hadir di BoP bukan untuk mengamini begitu saja agenda pihak lain, melainkan untuk memastikan Solusi Dua Negara tetap menjadi kompas utama perdamaian.

Tentu, kita tidak boleh menutup mata terhadap kritik tajam yang mengiringi inisiatif ini. Muncul skeptisisme terkait legitimasi BoP yang dikhawatirkan menyaingi peran PBB, hingga desain perdamaian yang terkesan elitis (top-down).

Di sinilah ujian sesungguhnya bagi Indonesia. Masuknya Indonesia ke dalam BoP bukan untuk menggadaikan prinsip, melainkan untuk menguncinya. Dengan rekam jejak diplomasi kemanusiaannya, Indonesia memikul beban moral untuk menjadi "penjaga arah".

Indonesia harus memastikan bahwa rekonstruksi Gaza tidak direduksi menjadi sekadar proyek properti dan bisnis raksasa. Rekonstruksi ini harus menjadi proyek keadilan. Stabilisasi keamanan tidak boleh berubah rupa menjadi pendudukan model baru, dan rakyat Palestina tidak boleh diposisikan sekadar sebagai objek proyek.

RI Perpanjang IUPK Freeport, Nilai Investasi Capai Rp 337 Triliun

Minyak Sawit, Kopi, Kakao hingga Tekstil, Kini Bisa Masuk AS dengan Tarif 0%

Prabowo Tegaskan Komitmen Perdamaian, TNI Siap Turun ke Gaza Dalam 1-2 Bulan

Momen Akrab Prabowo-Trump: Candaan Hingga Pujian di KTT Perdamaian

Bareskrim Sita 3 Kantor dan 1 Ruko PT DSI, Dugaan Penipuan Capai Rp 2,4 Triliun

8.000 Pasukan TNI Ikut Misi Internasional Stabilisasi Gaza, Indonesia Jadi Wakil Komandan