Menakar Wacana Utusan Khusus Presiden Kawal BUMN

Oleh: Yakub F. Ismail

KINERJA Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belakangan ini mendapat sorotan tajam masyarakat. Hal itu tidak lepas dari performa sejumlah perusahaan pelat merah yang mengalami kembang kempis di tengah ketatnya persaingan dunia usaha.

Berbagai langkah pun telah coba dilakukan pemerintah guna memperkuat daya tahan dan citra BUMN yang ada.

Baca Juga:

• Istana Rencanakan Pemotongan Gaji Menteri hingga DPR untuk Hadapi Krisis Ekonomi Global

Salah satu terobosan penting yang sempat diambil pemerintah belum lama ini yakni dibentuknya Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) dengan tujuan untuk mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset negara, termasuk BUMN.

Kehadiran Danantara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan negara, serta menarik investasi berkualitas tinggi.

Langkah pemerintah tidak berhenti di sana, terbaru, Presiden Prabowo Subianto melempar wacana tentang pengerahan utusan khusus untuk mengawasi kinerja BUMN.

Sepintas, wacana tersebut muncul bukan tanpa alasan. BUMN selama ini memegang peran vital sebagai mesin penggerak ekonomi nasional.

Sayangnya, dalam praktiknya tidak jarang tersandung persoalan tata kelola, efisiensi, hingga akuntabilitas.

Dalam konteks ini, gagasan untuk perlunya utusan khusus untuk mengawal BUMN menjadi relevan sebagai mata dan telinga Presiden.

Tujuannya sudah pasti untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan operasional BUMN tetap berada dalam koridor bisnis dan pelayanan yang benar.

Kehadiran utusan khusus ini tentu diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan di tingkat elite dan realitas di lapangan.

Fungsi Utusan Khusus

Istana Rencanakan Pemotongan Gaji Menteri hingga DPR untuk Hadapi Krisis Ekonomi Global

Kemnaker Fasilitasi Mudik Gratis 12.690 Pekerja dan Ojol, Pastikan Selamat hingga Kampung Halaman

Bentuk Hukum Anak-Cucu BUMN

Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus, Prabowo: Usut Tuntas Secepatnya!

Open House Berlebihan Dilarang, Presiden Prabowo Tekankan Empati pada Korban Bencana

Ali Ahmad: Pemotongan Gaji Menteri dan DPR Simbol Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab