Pemerintah Siapkan Rp100,17 Triliun untuk Pulihkan Aceh, Sumut, dan Sumbar hingga 2028
JAKARTA Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra mencapai Rp100,17 triliu
EKONOMI
Utusan khusus merupakan sebutan yang digunakan untuk merujuk pada individu yang mendapat perintah khusus dari pemegang otoritas tertentu. Dari sinilah kita mengenal istilah utusan khusus Presiden dan sebagainya.
Intinya, mereka yang ditunjuk menjadi utusan khusus biasanya mendapat mandat khusus untuk melaksanakan tugas-tugas terkait dari si pemberi utusan.
Dalam konteks utusan khusus untuk pengawasan BUMN yang diwacanakan Presiden, sejauh ini memang belum ada penjelasan yang lebih detail mengenai siapa saja yang diserahi mandat untuk melaksanakan utusan presiden tersebut.
Meski demikian, utusan khusus yang disampaikan Presiden Prabowo pada dasarnya dirancang sebagai instrumen strategis untuk melengkapi fungsi pengawasan formal yang telah ada, khususnya pada sektor BUMN.
Peran utama para utusan ini bukan untuk menggantikan lembaga-lembaga yang sudah ada, melainkan sebatas memperkuat efektivitas pengawasan melalui pendekatan yang lebih independen, adaptif, dan berbasis realitas lapangan.
Dalam menjalankan tugasnya, para utusan khusus yang diangkat Presiden memiliki fungsi sebagai penghubung langsung antara Presiden dan dinamika operasional BUMN.
Dengan demikian, para utusan khusus ini akan menjalankan tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan pemantauan kinerja secara periodik, mengidentifikasi potensi penyimpangan, celah masalah, serta memberikan rekomendasi berbasis data dan temuan lapangan.
Di samping itu, para utusan juga akan berperan sebagai agen transparansi, di mana kehadiran mereka dapat mendorong keterbukaan informasipublik, utamanya terkait capaian, tantangan, dan penggunaan sumber daya di tubuh BUMN.
Pada poin ini, utusan khusus tidak sekadar bekerja untuk Presiden, melainkan juga menjadi panjang tangan bagi kepentingan publik dalam mengawasi aset negara.
Hal ini menjadikan fungsi utusan khusus tidak hanya sebatas fungsi administratif, tetapi juga strategis, karena mengawal arah, menjaga integritas, dan memastikan bahwa BUMN benar-benar bekerj untuk sebesar-besarnya kesejaheraan rakyat.
Siapa Saja yang Layak?
Lantas, muncul pertanyaan, kira-kira siapa sosok yang layak ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden untuk pengawasan BUMN?
JAKARTA Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra mencapai Rp100,17 triliu
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan duka dan keprihatinan mendalam atas gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tengg
PERISTIWA
TANJUNG JABUNG TIMUR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar sidang paripurna dengan agenda mende
PEMERINTAHAN
MEDAN PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN meluncurkan sekitar 9.800 Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) CoBranding bersama Universit
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menjenguk salah seorang murid SMK Negeri 1 Berastagi yang menjadi korban duga
PERISTIWA
JAKARTA Sebanyak lima orang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa T
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono memastikan anggaran pembangunan IKN tetap tersedia meski nama IKN tid
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menetapkan sejumlah target pemerintah untuk 2027. Target tersebut disampaikan dalam pemaparan RAPBN da
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum keluarga Sutrimo, Aan Rohaeni, mendatangi rumah eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di
HUKUM DAN KRIMINAL
NAGEKEO Sejumlah akses jalan menuju Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), terputus setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7
PERISTIWA