Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pesan yang tersampaikan kepada publik sangat jelas: siapa pun bebas menaikkan harga, selama pengawasan lemah dan penegakan hukum tidak berjalan. Ini bukan hanya kegagalan sistem, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat.
Sudah saatnya pemerintah berhenti diam. Pengawasan harus diperketat, penindakan harus nyata, dan pelaku usaha yang bermain curang harus diberi sanksi tegas. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir pihak.
Karena jika negara terus absen, maka yang akan terus membayar mahal adalah rakyatnya sendiri.*
*)Penulis adalah Wartawan bitvonline.com
PONTIANAK SMAN 1 Sambas menyampaikan pernyataan sikap terkait polemik final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Ka
NASIONAL
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan status ibu kota negara masih bera
NASIONAL
NGANJUK Presiden Prabowo Subianto menegaskan aparat negara harus berpihak kepada rakyat dan tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompo
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memastikan akan melakukan pengawasan intensif terhadap penanganan kasus Kepala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan institusinya telah memiliki 1.376 Satuan Pe
NASIONAL
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan tidak ada guru honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberhentikan
PENDIDIKAN
JAKARTA Roy Suryo mengaku menghormati langkah Polda Metro Jaya dalam menangani kasus dugaan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Ketua Umum Yayasan Bela Ibu Pertiwi Indonesia (BIPI), Alan Pane, S.Tr.BD, SH, CPA, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pem
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wacana penghapusan sejumlah program studi perguruan tinggi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri mendapat sorotan
PENDIDIKAN
BALIKPAPAN Suasana haru mewarnai acara perpisahan Azhari Idris yang resmi mengakhiri masa tugasnya di SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi
EKONOMI
