Gugurnya Prajurit TNI dalam Misi UNIFIL

1. Pihak bersenjata pelaku langsung, jika serangan dilakukan secara sengaja. Pelaku dapat dianggap melanggar hukum humaniter internasional dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana internasional. Serangan terhadap Peacekeepers termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

2. Negara pihak yang berkonflik, yang memiliki kewajiban menghormati mandat PBB dan seharusnya menjamin keselamatan personel internasional. Kelalaian atau tindakan agresif dapat menimbulkan state responsibility (tanggung jawab negara).

3. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional, PBB memiliki kewajiban memastikan mandat jelas, menyediakan Rules of Engagement (ROE) yang memadai dan menjamin keselamatan pasukan. Dalam doktrin hukum internasional modern, organisasi internasional dapat dimintai tanggung jawab atas kelalaian operasional. Tidak seperti masa lalu di dunia ini yang antara lain juga tercatat dalam sejarah kita, saat pembentukan Federasi Malaysia (1963) dan referendum di Timor Timur (1999), siapapun tidak dapat membentuk persepsi yang kritis terhadap PBB.

4. Negara pengirim pasukan dalam hal ini Indonesia, namun hanya bertanggung jawab atas kesiapan personel, pelatihan dan perlengkapan pasukan saja. Dalam kasus gugurnya para prajurit Indonesia UNIFIL akhir Maret 2026 tidak ada kaitannya dengan kurangnya kesiapan, latihan atau perlengkapan mereka.

5. Pihak yang menyebabkan kematian prajurit TNI tersebut tetap memikul tanggung jawab penuh, baik secara langsung maupun melalui tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum internasional.

Dimensi Politik Internasional

1. Erosi Netralitas Peacekeeping dalam konflik modern, bahwa peacekeepers tidak lagi dipandang netral dan sering dianggap bagian dari kekuatan asing.

2. Dalam Konflik Asimetris Kelompok non-negara tidak tunduk sepenuhnya pada hukum internasional dan sulit dimintai pertanggungjawaban formal.

Proxy Conflict

Wilayah Lebanon menjadi arena kepentingan global yang peacekeepers berada di tengah konflik geopolitik saat ini.

Beberapa kasus serupa sebagai preseden sejarah terjadi di Bosnia (1995) yaitu kegagalan perlindungan PBB, juga di Kongo yang memakan korban banyak sekali dalam misi MONUSCO dan di Mali, yang merupakan salah satu misi paling mematikan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa risiko terhadap Peacekeepers ternyata bersifat struktural.

Mahfud MD Sebut Penyelidikan Kasus Amsal Sitepu Ceroboh, Diduga Ada Praktik Setoran Kasus di Kejaksaan

SBY Ungkap Sejarah Pengiriman Pasukan TNI ke Lebanon, Berawal dari Inisiatifnya Saat Menjabat Presiden

Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon, SBY Desak PBB Hentikan Penugasan UNIFIL dan Pindahkan Kontingen ke Zona Aman

Tawuran Belawan Kembali Memanas, Wali Kota Rico Waas: Penanganan Konflik Tidak Bisa Instan, Butuh Strategi Jangka Panjang

Mengaku Kebal Hukum, Influencer Medan “Mr Roberto” Ditangkap Usai Sekap dan Aniaya Istri Siri

Polrestabes Medan Gagalkan Penyelundupan 50 Kg Sabu Jaringan Internasional Masuk Sumut, Dua Warga Aceh Utara Dibekuk