Makna Safari Politik Jokowi dari Lampung ke NTT

Oleh:Firdaus Arifin

ADA perjalanan sekadar memindahkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Ada pula perjalanan menggerakkan percakapan politik sebuah bangsa. Safari politik Joko Widodo dari Lampung menuju Nusa Tenggara Timur tampaknya termasuk dalam kategori kedua. Di permukaan, ia hanyalah rangkaian kunjungan, pertemuan dengan masyarakat, tokoh adat, relawan, dan kader partai. Namun, di balik itu tersimpan pertanyaan yang jauh lebih menarik: apa makna politik dari perjalanan seorang mantan presiden ketika kekuasaan formal telah ia tinggalkan? Dalam demokrasi, berakhirnya masa jabatan tidak selalu berarti berakhirnya pengaruh.

Justru pada fase setelah meninggalkan kekuasaan, kualitas kepemimpinan sering kali memperoleh ujian sesungguhnya. Ketika kewenangan konstitusional telah selesai, seorang mantan pemimpin hanya memiliki satu modal benar-benar bernilai, yakni kepercayaan publik. Modal itu tidak lahir dari jabatan, melainkan dari rekam jejak, kedekatan dengan masyarakat, dan legitimasi dibangun melalui pengalaman memimpin.

Karena itu, safari politik Jokowi layak dibaca melampaui daftar agenda yang dipublikasikan. Kehadirannya di Lampung, lalu berlanjut ke Nusa Tenggara Timur, bukan sekadar memenuhi undangan masyarakat atau menghadiri kegiatan politik. Rangkaian tersebut memperlihatkan bagaimana seorang mantan presiden tetap berusaha menjaga percakapan dengan publik, merawat jejaring sosial-politik yang telah terbentuk selama satu dekade, sekaligus menguji apakah pengaruh personal masih memiliki daya hidup setelah kekuasaan berpindah tangan. Pilihan memulai perjalanan dari Lampung memiliki makna tersendiri.

Baca Juga:

• Menag: Indonesia Terlalu Indah untuk Diacak-acak, Persatuan Harus Tetap Dijaga

Provinsi ini bukan hanya gerbang Pulau Sumatra, tetapi juga ruang sosial yang dibentuk oleh keragaman budaya dan sejarah transmigrasi. Lampung mempertemukan identitas lokal dengan wajah Indonesia yang majemuk. Di wilayah seperti inilah dinamika politik sering kali mencerminkan denyut kehidupan nasional. Pertemuan dengan masyarakat, tokoh adat, pelaku usaha, dan kader partai menunjukkan, politik tidak hanya tumbuh di ruang kekuasaan, tetapi juga di tengah kehidupan sehari-hari warga.

Dari Lampung, perjalanan diarahkan ke Nusa Tenggara Timur. Pilihan ini juga tidak kehilangan pesan politik. Selama dua pemilihan presiden terakhir, NTT dikenal sebagai salah satu provinsi dengan tingkat dukungan elektoral sangat tinggi kepada Jokowi. Dalam perspektif ilmu politik, kembali mengunjungi basis dukungan bukan semata-mata upaya mempertahankan popularitas.

Langkah itu dapat dibaca sebagai cara memelihara hubungan yang telah dibangun melalui pengalaman politik bersama, sekaligus mengukur apakah loyalitas yang pernah tumbuh masih bertahan ketika hubungan tersebut tidak lagi ditopang oleh kewenangan negara. Di sinilah safari politik memperoleh makna lebih dalam.

Politik modern tidak semata-mata ditentukan oleh jabatan atau struktur kekuasaan. Ia juga dibentuk oleh kemampuan seorang tokoh mempertahankan relevansi di ruang publik. Relevansi itu tidak selalu diwujudkan melalui pidato besar atau keputusan penting, melainkan melalui kehadiran yang terus dirasakan masyarakat.

Seorang mantan presiden memang tidak lagi berbicara atas nama negara, tetapi ia masih dapat memengaruhi arah percakapan politik melalui simbol, pengalaman, dan kredibilitas yang melekat pada dirinya. Pierre Bourdieu menyebut bentuk pengaruh semacam ini sebagai modal simbolik. Reputasi, kepercayaan, dan legitimasi sosial merupakan sumber daya politik yang tidak otomatis hilang bersama berakhirnya jabatan. Bahkan, dalam banyak kasus, modal simbolik justru menjadi penentu apakah seorang mantan pemimpin akan tetap memiliki tempat dalam kehidupan politik atau perlahan menghilang dari perhatian publik.

Safari politik Jokowi dapat dipahami sebagai ruang tempat modal simbolik itu bekerja sekaligus diuji. Namun, demokrasi selalu mengingatkan bahwa pengaruh personal tidak boleh menjadi tujuan akhir. Kekuatan seorang tokoh hanya akan bernilai bagi kehidupan bernegara apabila mampu memperkuat institusi politik. Sebab, demokrasi tidak dibangun di atas ketergantungan kepada individu, melainkan di atas kemampuan lembaga-lembaga politik menjalankan fungsi secara mandiri, terbuka, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, safari politik dari Lampung menuju Nusa Tenggara Timur sesungguhnya bukan hanya kisah tentang perpindahan seorang mantan presiden dari satu provinsi ke provinsi lain. Ia adalah awal dari sebuah pertanyaan yang lebih besar mengenai arah demokrasi Indonesia setelah pergantian kekuasaan.

Apakah perjalanan itu sekadar menjaga hubungan antara seorang tokoh dengan para pendukungnya, atau sedang menjadi bagian dari proses membangun konfigurasi politik baru? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan memberi makna sesungguhnya pada setiap langkah yang ditempuh dalam perjalanan tersebut.

Pengaruh

Jika perjalanan politik selalu menyimpan pesan, maka pengaruh adalah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu. Di sinilah safari politik Jokowi menemukan makna yang lebih substansial. Ia tidak lagi berbicara melalui kebijakan negara atau keputusan pemerintahan, melainkan melalui daya tarik personal yang masih mampu menggerakkan perhatian publik. Dalam politik demokratis, perubahan dari kekuasaan menuju pengaruh merupakan fase yang menentukan apakah seorang pemimpin benar-benar meninggalkan warisan atau sekadar kenangan. Ilmu politik membedakan secara tegas antara power dan influence.

Kekuasaan (power) lahir dari kewenangan yang diberikan konstitusi. Ia memiliki batas waktu, ruang lingkup, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Sebaliknya, pengaruh (influence) tidak bergantung pada jabatan. Ia tumbuh dari kepercayaan, reputasi, dan kemampuan membentuk persepsi publik. Seorang presiden dapat kehilangan kekuasaan pada hari terakhir masa jabatannya, tetapi pengaruhnya dapat bertahan jauh lebih lama apabila masyarakat masih menilai bahwa pandangan dan kehadirannya memiliki arti.

Dalam konteks itulah safari politik Jokowi perlu dibaca. Pilihan mengunjungi Lampung dan kemudian Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa yang sedang dipelihara bukan lagi struktur pemerintahan, melainkan jaringan sosial-politik yang selama ini menjadi fondasi kepemimpinannya. Pertemuan dengan masyarakat, relawan, tokoh adat, hingga kader partai memperlihatkan hubungan politik tidak berhenti ketika kekuasaan berakhir. Ia berubah bentuk menjadi relasi yang lebih cair, lebih sosial, dan lebih simbolik. Dimensi simbolik tersebut menjadi semakin nyata karena perjalanan itu juga bersinggungan dengan agenda Partai Solidaritas Indonesia.

Kehadiran Jokowi dalam sejumlah kegiatan PSI tidak dapat dilepaskan dari posisi partai tersebut yang sedang membangun identitas dan memperluas basis dukungan. Klaim adanya peningkatan keanggotaan setelah kunjungan di Lampung, benar atau tidaknya akan dibuktikan oleh waktu, menunjukkan bahwa figur politik masih dipandang sebagai aset penting dalam proses konsolidasi organisasi. Dalam politik elektoral, persepsi sering kali menjadi modal awal sebelum berubah menjadi dukungan yang nyata.

Fenomena ini sesungguhnya bukan sesuatu khas Indonesia. Di berbagai negara demokrasi, mantan kepala pemerintahan tetap memainkan peran dalam kehidupan politik, baik melalui partai, yayasan, maupun gerakan sosial. Mereka tidak lagi memerintah, tetapi masih memengaruhi. Perbedaannya terletak pada orientasi pengaruh tersebut. Ada yang diarahkan untuk memperkuat institusi, ada pula justru memperpanjang dominasi figur. Di titik inilah kualitas demokrasi diuji. Max Weber pernah mengingatkan, kepemimpinan karismatik memiliki kemampuan luar biasa menggerakkan masyarakat. Namun, karisma selalu mengandung paradoks.

Ia efektif pada saat dukungan sedang menguat, tetapi tidak pernah cukup untuk menopang sistem politik dalam jangka panjang. Karisma harus ditransformasikan menjadi organisasi, aturan, dan kepemimpinan baru. Tanpa proses itu, politik akan terus bergantung pada satu nama, sementara institusi kehilangan kesempatan untuk tumbuh secara mandiri.

Persoalan inilah yang menjadikan safari politik Jokowi menarik untuk diamati. Perjalanan tersebut bukan hanya mengukur seberapa besar antusiasme masyarakat terhadap seorang mantan presiden. Yang lebih penting adalah melihat apakah pengaruh personal itu mampu memperkuat kapasitas organisasi politik yang didatangi, melahirkan kader baru, serta memperluas partisipasi warga dalam kehidupan demokrasi. Dengan kata lain, ukuran keberhasilannya bukan terletak pada banyaknya massa yang hadir, melainkan pada kualitas pelembagaan politik yang ditinggalkan. Di sinilah pula letak tantangan bagi PSI maupun partai politik lain yang memperoleh manfaat dari kedekatan dengan figur besar.

Dukungan tokoh dapat menjadi akselerator yang efektif, tetapi tidak boleh berubah menjadi penyangga utama organisasi. Partai sehat tidak dibangun di atas ketergantungan terhadap satu individu, melainkan di atas sistem kaderisasi, kepemimpinan kolektif, dan kemampuan menawarkan gagasan yang relevan bagi publik. Figur membuka pintu, tetapi institusilah yang menentukan apakah rumah politik itu mampu berdiri kokoh. Oleh sebab itu, safari politik Jokowi sesungguhnya sedang memperlihatkan dua proses berjalan bersamaan.

Di satu sisi, ia menunjukkan, modal simbolik seorang mantan presiden masih memiliki daya tarik yang besar. Di sisi lain, ia menguji kemampuan institusi politik untuk mengubah daya tarik tersebut menjadi kekuatan organisasi berkelanjutan. Di antara keduanya terdapat satu pelajaran penting bagi demokrasi Indonesia: pengaruh akan selalu dibutuhkan, tetapi hanya institusi yang mampu menjamin keberlangsungan demokrasi melampaui usia politik seorang tokoh.

Warisan

Pada akhirnya, setiap perjalanan politik akan berhenti. Yang tidak pernah benar-benar berhenti adalah tafsir atas perjalanan itu. Safari politik Joko Widodo dari Lampung menuju Nusa Tenggara Timur mungkin hanya berlangsung beberapa hari, tetapi maknanya akan terus diperdebatkan jauh melampaui berakhirnya rangkaian kunjungan tersebut.

Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar efektivitas sebuah safari, melainkan bagaimana demokrasi Indonesia memaknai peran seorang mantan presiden setelah kekuasaan formal berakhir. Demokrasi yang matang tidak mengharuskan mantan kepala negara menghilang dari ruang publik. Sebaliknya, pengalaman dan legitimasi yang mereka miliki dapat menjadi aset kebangsaan. Mereka dapat menjadi jembatan antargenerasi, penjaga memori institusional, sekaligus sumber kebijaksanaan ketika bangsa menghadapi berbagai persimpangan. Namun, semua itu hanya akan bernilai apabila pengaruh yang dimiliki diarahkan untuk memperkuat kehidupan demokrasi, bukan sekadar memperluas orbit politik pribadi atau kelompok.

Di sinilah letak perbedaan antara warisan politik dan pengaruh politik. Pengaruh dapat bertahan karena popularitas, kedekatan emosional, atau kemampuan menggerakkan massa. Warisan, sebaliknya, diukur dari apa yang tetap hidup ketika figur tidak lagi berada di panggung utama. Warisan lahir ketika nilai, etika, dan praktik politik yang pernah diperjuangkan menjelma menjadi kebiasaan institusional yang terus bekerja tanpa bergantung pada kehadiran orang yang meletakkan fondasinya. Dalam perspektif itu, safari politik Jokowi menghadirkan pertanyaan yang lebih penting daripada sekadar hitung-hitungan elektoral.

Apakah perjalanan ini akan dikenang sebagai momentum yang memperkuat pelembagaan politik, atau hanya sebagai episode yang memperpanjang sentralitas figur dalam demokrasi Indonesia? Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak ditentukan oleh ramainya sambutan masyarakat atau tingginya perhatian media, melainkan oleh dampak jangka panjang yang ditinggalkannya terhadap kualitas institusi politik.

Partai politik menjadi aktor paling menentukan dalam proses tersebut. Jika kedekatan dengan seorang tokoh hanya dimanfaatkan untuk mendulang keuntungan elektoral sesaat, maka manfaatnya pun akan bersifat sementara. Akan tetapi, apabila momentum itu digunakan untuk memperkuat kaderisasi, memperbaiki tata kelola organisasi, dan memperluas ruang partisipasi publik, maka pengaruh personal berubah menjadi investasi demokrasi. Di sinilah figur dan institusi tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Indonesia memerlukan partai yang hidup oleh gagasan, bukan semata oleh pesona tokoh.

Demokrasi yang sehat tidak dibangun melalui ketergantungan pada satu nama, sekuat apa pun pengaruhnya. Demokrasi tumbuh ketika kepemimpinan terus diperbarui, ketika regenerasi berlangsung terbuka, dan ketika organisasi mampu melahirkan pemimpin yang memperoleh legitimasi dari kapasitasnya sendiri. Figur dapat menjadi inspirasi, tetapi institusilah yang menjamin keberlanjutan. Karena itu, safari politik dari Lampung ke Nusa Tenggara Timur sesungguhnya merupakan cermin bagi dua pihak sekaligus. Bagi Jokowi, perjalanan ini menjadi ujian apakah modal simbolik yang dimilikinya akan dikenang sebagai energi yang memperkuat demokrasi atau sekadar mempertahankan relevansi politik.

Bagi partai-partai politik, termasuk mereka yang memperoleh manfaat dari kedekatan dengannya, safari ini menjadi ujian apakah mereka mampu mengubah magnet seorang tokoh menjadi organisasi yang semakin dewasa dan mandiri. Sejarah menunjukkan, kekuasaan selalu bersifat sementara, sedangkan institusi dibangun untuk melampaui pergantian generasi. Karena itu, kualitas seorang pemimpin tidak hanya diukur dari keberhasilannya ketika memegang jabatan, tetapi juga dari kesediaannya menempatkan institusi di atas kepentingan figur.

Warisan terbesar seorang pemimpin bukanlah banyaknya pendukung yang tetap setia, melainkan kokohnya sistem yang tetap bekerja ketika dirinya tidak lagi menjadi pusat perhatian. Maka, makna safari politik Jokowi tidak berhenti pada garis yang menghubungkan Lampung dan Nusa Tenggara Timur. Garis itu sesungguhnya menghubungkan dua fase yang berbeda dalam kehidupan politik seorang pemimpin: fase ketika kekuasaan telah usai dan fase ketika sejarah mulai memberikan penilaian.

Di ruang itulah demokrasi Indonesia sedang diuji—apakah mampu mengubah pengaruh menjadi pelembagaan, popularitas menjadi pembelajaran, dan warisan seorang tokoh menjadi kekuatan yang memperkokoh republik. Perjalanan politik selalu berakhir di satu tujuan yang sama: sejarah. Sejarah tidak bertanya berapa banyak kota yang dikunjungi, berapa panjang iring-iringan yang mengantar, atau seberapa meriah sambutan yang diterima.

Sejarah hanya mengajukan satu pertanyaan yang sederhana, tetapi menentukan: setelah semua perjalanan itu selesai, apakah demokrasi Indonesia menjadi lebih kuat? Di situlah makna sejati safari politik akan menemukan jawabannya.* (kompas.com)

*)Penulis AdalahDosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat

Menag: Indonesia Terlalu Indah untuk Diacak-acak, Persatuan Harus Tetap Dijaga

Jokowi ke Kader PSI: Dekatilah Rakyat, Jangan Sedikit-sedikit ke Solo

Fahri Hamzah: Korupsi Tak Akan Selesai Kalau Hanya Andalkan Penangkapan

Proses Hukum Dinilai Lamban, Fahri Hamzah Usul Jalan Pintas Pecat Pejabat Korup Lewat Peradilan Etika

Jokowi Simpan Rahasia Target Besar PSI di 2029, "Nggak Usah Disampaikan di Sini"

Baru Separuh Rakyat Kenal Logo Gajah, Jokowi Pacu Kader PSI Bangun 'Mesin Politik' Menuju 2029