Yang Berbahaya Bukan Benderanya

Oleh:Ahsani Taqwim A

PADA 15 Agustus 2026, dua keterangan resmi keluar dari Banda Aceh pada hari yang sama.

Polda Aceh menyatakan situasi seusai zikir peringatan Hari Damai Aceh ke-21 telah terkendali dan kondusif.

Baca Juga:

• Butuh Modal Usaha? Ini Syarat dan Simulasi KUR BCA 2026 hingga Rp100 Juta

Beberapa jam sebelumnya, Koordinator KontraS Aceh Azharul Husna menyatakan peringatan itu tercoreng oleh tindakan represif aparat, dan menyebut kejadian tersebut tak bisa dibaca sebagai peristiwa tunggal.

Keduanya berbicara tentang sore yang sama, di kota yang sama.

Sebagai peneliti komunikasi dan studi naratif, saya membaca dua pernyataan itu bukan sebagai kontradiksi, melainkan sebagai peringatan dini.

Peristiwa Baiturrahman belum punya makna yang disepakati.

Dan di situlah letak bahayanya: dalam beberapa hari ke depan, akan ada perlombaan untuk menentukan cerita mana yang menang (pemberontakan atau penindasan) sebelum fakta dasarnya selesai diverifikasi.

Sikap saya sederhana: seluruh pihak perlu menahan diri dari penamaan dini, dan segera mengisi kekosongan informasi dengan fakta yang bisa diperiksa.

Kekerasan berikutnya, jika terjadi, akan lahir dari cerita yang mengeras terlalu cepat, bukan dari bendera yang dikibarkan di tiang, namun bagaimana narasi dalam video yang beredar.

Kekosongan Fakta Selalu Diisi oleh Ingatan

Yang kita ketahui pasti masih sedikit.

Berdasarkan laporan sejumlah media Aceh (di media sosial), kericuhan pecah sekitar pukul 11.25 WIB setelah rangkaian zikir dan orasi selesai, ketika seseorang menurunkan Merah Putih dari tiang di halaman masjid dan menggantinya dengan bendera Bulan Bintang.

Aparat merespons dengan tembakan peringatan dan gas air mata. Siang harinya massa bergerak ke Pendopo Gubernur, mencopot lambang Garuda, dan menyeretnya.

Siaran pers Penerangan Kodam Iskandar Muda menyebut sejumlah kendaraan rusak dan satu sepeda motor dinas TNI dibakar.

Di luar itu, hampir semuanya masih kabur. Sebuah media lokal mencatat beredarnya laporan tentang suara letusan tanpa keterangan resmi yang memastikan sumbernya.

Jumlah korban luka pun belum tuntas: koalisi masyarakat sipil mengaku sulit mengonfirmasi angka karena informasi yang beredar sebagian besar berasal dari foto dan video lapangan.

Motif dan pemicunya sendiri belum diumumkan siapa pun secara resmi. Dalam studi naratif, ruang kosong seperti ini tidak pernah bertahan lama.

Ia diisi oleh skrip yang sudah tersedia lebih dulu di kepala orang. Di Aceh, skrip itu bernama memori konflik tiga dekade.

Setiap potongan video sepuluh detik yang beredar hari ini tidak dibaca sebagai informasi baru, melainkan sebagai konfirmasi atas cerita lama yang masing-masing pihak sudah percayai.

Simbol Membawa Beban yang Tidak Setara

Menurunkan bendera negara dan merusak lambang Garuda adalah perbuatan yang punya konsekuensi hukum, dan penegakan hukum atasnya sah.

Sebaliknya, penggunaan gas air mata di halaman masjid pada hari yang secara resmi dirayakan sebagai hari perdamaian membawa beban makna yang tak bisa dinetralkan oleh siaran pers.

Persoalan bendera Aceh sendiri belum selesai secara kelembagaan.

Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh sampai hari ini masih menjadi ganjalan dalam hubungan Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, dan insiden serupa pernah terjadi di halaman yang sama pada Desember 2020.

Negosiator perdamaian asal Finlandia, Juha Christensen, yang hadir dalam peringatan itu, mengingatkan agar bendera GAM dihormati sebagai penanda sejarah dan tidak dipakai untuk kepentingan lain.

Artinya, sebuah simbol perlu diberikan status, agar tidak menjadi bola liar dan tidak dianggap ancaman oleh pihak lain.

Terburu-buru menganggap ini adalah aksi separatisme adalah kekeliruan sejak awal.

Ratusan hingga ribuan orang datang ke Baiturrahman sejak subuh untuk zikir dan doa.

Memandang sekelompok massa memiliki niat yang semua sama (separatis) justru bekerja sebagai bahan rekrutmen bagi cerita yang ingin kita cegah.

Selain itu, fakta-fakta terkait pembakaran dan pengrusakan yang memang terjadi juga perlu diungkap, termasuk yang tidak nyaman.

Pengakuan yang berarti adalah upaya menyelesaikan masalah secara menyeluruh, bukan dengan lagi-lagi memberikan pernyataan bahwa keadaan sudah kondusif secara keamanan namun tidak selesai secara makna.

Klaim ketenangan yang terlalu cepat hanya memindahkan percakapan ke ruang yang tak bisa diverifikasi siapa pun.

Aparat keamanan sebaiknya merilis kronologi resmi beserta jumlah korban terverifikasi secepat mungkin, mengaudit penggunaan gas air mata dan tembakan peringatan di area ibadah, serta memproses perkara secara individual, bukan kolektif.

Diksi juga bagian dari pengamanan: menyebut seluruh massa dengan satu label akan memperluas pihak yang merasa diserang.

Warga dan organisasi masyarakat sipil dapat mengambil peran yang selama ini terbukti berguna, yaitu mendokumentasikan secara utuh dengan keterangan waktu dan tempat, lalu menyerahkannya kepada lembaga kredibel, agar dapat diakses secara adil dan benar.

Damai bukan sebuah keadaan yang sudah dicapai pada 2005, melainkan pekerjaan menjaga kesepakatan tentang fakta, setiap hari.

Yang paling perlu diselamatkan di Aceh pekan ini bukan bendera di tiang mana pun, melainkan kemampuan kita menyepakati apa yang sebenarnya terjadi.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen Kajian Televisi, Radio dan Media Baru di Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pakuan

Butuh Modal Usaha? Ini Syarat dan Simulasi KUR BCA 2026 hingga Rp100 Juta

Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Minggu 23 Agustus 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Ringan

BNPT Tegaskan Aksi KKB di Papua Tak Masuk Kategori Tindak Pidana Terorisme, Ini Alasannya

Rumah Rusak akibat Gempa NTT Dapat Bantuan hingga Rp30 Juta, Ini Rinciannya

ICMI Banda Aceh Jadi Tuan Rumah Muswil ICMI Aceh 2026, Bahas Ekonomi Aceh Menuju Indonesia Emas 2045

"Sihir Politik" Jokowi