Pemerintahan yang Adil Tidak Alergi Kritik

Dalam ceramahnya di Lahore, Pakistan, antara tahun 1950-1960-an, al-Maududi tegas menyatakan bahwa pemerintah merupakan pisau bermata dua.

Pertama, "sumber segala sumber kejahatan itu adalah pemerintah".

Kedua, "sebagai pelindung dan penegak keadilan dan kebenaran apabila dipegang dan dijalankan oleh orang yang jujur dan adil".

Menurut al-Maududi, pemerintah memiliki segala fasilitas dan infrastruktur kekuasaan untuk berbuat baik maupun berbuat jahat.

Pandangan ini ia sampaikan dalam ceramah yang kemudian dirangkum dalam buku The Fundamentals of Islam yang terbit pada 1985.

Dasar argumentasinya jelas: tentara dan aparat negara dikendalikan pemerintah, senjata dikuasai pemerintah, hukum dibuat pemerintah, undang-undang dijalankan oleh pemerintah, media dikuasai oleh pemerintah—semuanya dijalankan oleh pemerintah.

Dengan seluruh kekuasaan dan kekuatan itu, jika pemerintah benar-benar menjalankannya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjalankan hukum dengan adil, menggunakan senjata untuk menghancurkan kezaliman, kemungkaran dan kemaksiatan, maka tujuan negara dan masyarakat akan tercapai.

Sebaliknya, jika semua itu dilaksanakan untuk memenuhi ambisi, menjalankan pemerintahan dengan cara yang mungkar, tidak adil, hukum dijadikan alat oleh penguasa, undang-undang dilaksanakan untuk melayani kejahatan dan kemaksiatan, maka negara itu akan menunggu kehancuran.

Dari Thomas Paine yang menggambarkan pemerintah sebagai kejahatan yang diperlukan, hingga Al-Maududi yang melihat sifat bawaan pemerintah, keduanya menghendaki pemerintahan dibangun dengan prinsip yang paling fundamental: pemerintahan yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.

Pemerintahan yang demikian menjadikan nilai ketuhanan sebagai bagian dari pemerintahan, dan dengan begitu akan menghalangi segala bentuk sifat bawaan kekuasaan yang cenderung menjadi jahat.

Perspektif Paine dan Maududi ini sejalan dengan adagium terkenal Lord Acton: "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely" (Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak pasti korup).

Karena kecenderungan alamiah inilah, sistem pemerintahan apa pun memerlukan mekanisme pengawas dan penyeimbang (checks and balances).

Bukan Dilarang, Ini Batasan Berhias bagi Perempuan dalam Islam

SKK Migas dan Polda Kaltim Perkuat Pengamanan Hulu Migas, 62 Personel Jaga 7 Wilayah Operasi

Harga Beras Tembus Rp17 Ribu per Kg di Sumut, DPRD Desak Pemerintah Turun Tangan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan Juara Umum Semarak Korpri Gebyar Kemerdekaan

128 ASN Adu Nyali di Atas Danau Cadika, Lomba Pukul Bantal Bikin Penonton Pecah

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Adu Masak Nasi Goreng, Zakiyuddin: Pertama Kali dalam Hidup Saya