Jokowi dan Politik Perhatian

Oleh:Dwi Munthaha

HAMPIR dua tahun setelah meninggalkan kursi kepresidenan, Joko Widodo (Jokowi) ternyata belum benar-benar meninggalkan panggung politik.

Dalam beberapa waktu terakhir, wajah Jokowi cukup sering muncul di ruang publik.

Baca Juga:

• Bansos Bakal Cair Tunai, Luhut Ungkap Skema Baru Mulai 2027

Bukan sebagai pejabat negara, tetapi sebagai mantan presiden yang setiap kemunculannya masih mampu menarik perhatian media, elite politik, dan masyarakat.

Jokowi hadir dalam berbagai agenda nasional, termasuk Sidang Tahunan MPR dan peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Di luar agenda kenegaraan, kemunculannya bersama relawan juga kembali beredar melalui video-video pendek di media sosial.

Salah satu video pertemuan dengan relawan menjadi menarik bukan semata karena apa yang disampaikan Jokowi, tetapi karena narasi politik yang mengiringinya.

Dalam video tersebut, Budi Arie Setiadi, relawan die hard Jokowi, berbicara mengenai kemungkinan terjadinya "patahan sejarah", bahkan mengaitkannya dengan spekulasi bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan sampai 2029.

Pernyataan tersebut tentu merupakan opini politik dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta mengenai masa depan pemerintahan.

Namun, kemunculan Jokowi dalam ruang yang sama memberikan konteks politik yang membuat pernyataan tersebut memperoleh perhatian lebih besar.

Fenomena ini memperlihatkan sesuatu yang lebih penting daripada sekadar popularitas: Jokowi masih mampu memproduksi perhatian.

Dalam politik kontemporer, perhatian merupakan sumber daya. Seorang tokoh tidak harus memegang jabatan formal untuk tetap memiliki pengaruh.

Selama kemunculannya menghasilkan pemberitaan, kontroversi, tafsir, dan respons politik, figur tersebut masih berada dalam arena kekuasaan.

Dari Kekuasaan ke Perhatian

Ben Bland dalam Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia (2020) menggambarkan Jokowi sebagai pemimpin yang penuh kontradiksi.

Kontradiksi tersebut tidak hanya terlihat dalam kebijakan, tetapi juga dalam jarak antara citra politik yang dibangun dengan praktik kekuasaan yang kemudian berkembang.

Jokowi pernah membangun citra sebagai pemimpin sederhana, dekat dengan rakyat, dan relatif jauh dari politik elite.

Namun, setelah meninggalkan Istana, modal politik personal tersebut tidak ikut hilang.

Gibran Rakabuming Raka kini berada di posisi wakil presiden, sementara Kaesang Pangarep memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dengan demikian, pengaruh politik Jokowi tidak hanya bertumpu pada popularitas personal, tetapi juga memiliki saluran melalui keluarga dan jaringan politik.

Thomas Poguntke dan Paul Webb (2005) menjelaskan kecenderungan personalisasi politik, ketika pengaruh figur pemimpin semakin besar dibandingkan institusi atau organisasi politik.

Dalam kerangka ini, berakhirnya jabatan tidak otomatis berarti berakhirnya pengaruh. Jokowi memperlihatkan gejala tersebut.

Tidak lagi memimpin pemerintahan dan tidak secara formal memimpin partai politik, tetapi tetap menjadi figur yang diperhitungkan oleh elite dan partai.

Karena itu, pertanyaan yang lebih relevan bukan apakah Jokowi masih mempunyai pengaruh, melainkan bagaimana pengaruh itu dipertahankan setelah kekuasaan formal berakhir.

Salah satu jawabannya adalah melalui perhatian.

Kontroversi dan Ekonomi Perhatian

Kasus dugaan ijazah palsu merupakan contoh paling jelas. Perkara tersebut telah berkembang menjadi proses hukum dan berlangsung cukup panjang.

Perkembangan kasus, pernyataan para pihak, serta rencana kehadiran Jokowi di persidangan untuk menunjukkan dokumen asli kembali membuat namanya berada dalam pusat pemberitaan.

Secara hukum, dugaan tetap harus dibedakan dari fakta. Keaslian ijazah merupakan persoalan pembuktian yang harus diselesaikan melalui proses hukum.

Namun, secara politik komunikasi, terdapat fenomena yang berbeda: kontroversi membuat Jokowi terus hadir dalam ingatan publik.

Setiap perkembangan perkara menghasilkan berita baru. Bantahan menghasilkan berita. Pernyataan kuasa hukum menghasilkan berita.

Persidangan menghasilkan berita. Bahkan polemik di media sosial kembali menghidupkan nama Jokowi.

Kontroversi dengan demikian tidak harus membuat seseorang semakin disukai untuk mempertahankan relevansi politik.

Cukup dengan membuat figur tersebut terus diperbincangkan.

Dalam ekonomi perhatian, popularitas positif dan popularitas negatif sama-sama dapat menghasilkan visibilitas.

Yang membedakan adalah dampak akhirnya terhadap persepsi dan pilihan politik.

Karena itu, mengatakan bahwa kasus dugaan ijazah palsu "meningkatkan popularitas" Jokowi membutuhkan data survei.

Namun, mengatakan bahwa kontroversi tersebut mempertahankan perhatian publik terhadap Jokowi jauh lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Dari Revolusi Mental ke Politik Perhatian

Pada 2014, Revolusi Mental menjadi salah satu fondasi penting branding politik Jokowi.

Gagasan tersebut menawarkan perubahan karakter bangsa melalui integritas, etika pelayanan publik, disiplin, kerja keras, dan budaya antikorupsi.

Nawacita kemudian menjadi kerangka politik bagi agenda perubahan tersebut.

Namun, setelah satu dekade kekuasaan, menarik melihat Revolusi Mental dari perspektif yang berbeda.

Dulu, Jokowi memperoleh perhatian melalui politik kedekatan: blusukan, komunikasi langsung, dan citra sebagai pemimpin yang berbeda dari elite politik lama.

Setelah tidak lagi menjadi presiden, mekanismenya berubah.

Perhatian diproduksi melalui kehadiran publik, jaringan politik, keluarga, media, kontroversi, dan simbol-simbol politik.

Kurt Weyland (2013) menunjukkan bahwa populisme bertumpu pada hubungan langsung antara pemimpin dan masyarakat.

Kekuatan politik figur tidak selalu bergantung pada institusi formal. Popularitas personal dapat menjadi modal yang bertahan melampaui jabatan.

Jokowi memperlihatkan bentuk baru dari proses tersebut. Kekuasaan formal telah berakhir, tetapi personalisasi politik tetap berjalan.

Karena itu, "revolusi mental" hari ini dapat dibaca melalui pertanyaan yang lebih mendasar: apakah politik Indonesia telah bergerak dari politik institusional menuju politik figur, ketika perhatian terhadap seseorang menjadi bagian dari sumber kekuasaannya?

Jokowi tentu berhak hadir dalam ruang publik. Sebagai mantan presiden, kemunculan dalam berbagai kegiatan merupakan hal yang wajar.

Persoalannya bukan pada hak untuk tampil, melainkan pada konsekuensi politik dari setiap kemunculan.

Ketika seorang mantan presiden masih mempunyai basis popularitas, jaringan relawan, hubungan dengan elite, anggota keluarga dalam posisi politik strategis, dan kemampuan menarik perhatian media, kehadirannya tidak lagi bersifat netral secara politik.

Video singkat bersama relawan mungkin hanya berlangsung beberapa menit.

Namun, ketika diikuti narasi mengenai kemungkinan "patahan sejarah" dan masa depan pemerintahan Prabowo-Gibran, sebuah pertemuan biasa segera memperoleh makna politik yang jauh lebih besar. Itulah kekuatan politik perhatian.

Jokowi telah meninggalkan Istana, tetapi belum meninggalkan pusat perhatian.

Selama kemunculannya masih menghasilkan berita, kontroversinya masih memicu perdebatan, dan setiap gesturnya masih ditafsirkan sebagai sinyal politik, pengaruh personalnya belum berakhir.

Dalam politik yang semakin ditentukan oleh media dan persepsi, perhatian bukan sekadar akibat dari kekuasaan.

Perhatian dapat menjadi sumber kekuasaan itu sendiri.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Peneliti, Konsultan

Bansos Bakal Cair Tunai, Luhut Ungkap Skema Baru Mulai 2027

BUMN Dibabat, Prabowo Targetkan 700 Perusahaan Lagi Ditutup hingga Akhir 2026

Zulhas Tegaskan Tak Ada Toleransi SPPG Lalai, Pengiriman MBG Terlambat Bisa Picu Keracunan

Harga Avtur Naik, Kemenhub Naikkan Batas Fuel Surcharge Tiket Pesawat Jadi 40 Persen

Rp103 Miliar Disebut Buat Podcast, Menkop Ferry: Tidak Tepat! Ini Penjelasannya

Harlah Kejaksaan RI ke-81, Wali Kota Mahyaruddin Dorong Sinergi dan Penegakan Hukum Berkeadilan