Menyoal Kekuasaan, Jokowi dan AHY Bicara kepada Siapa?

Oleh:Moh Samsul Arifin

POLITIK kerap memanggungkan hal tak terduga, mengejutkan, dan mengagetkan.

Dari acara keagamaan di Kebumen, Jawa Tengah, akhir Agustus lalu, Joko Widodo (Jokowi) bicara tentang kekuasaan yang tidak akan dimiliki selamanya.

Baca Juga:

• Prabowo Bandingkan Sikap Demokrat Saat Kalah Politik: Tidak Caci Maki dan Bakar-bakar

Jabatan sewaktu-waktu dapat berakhir. Kekuasaan itu hanya sementara. Sebut saja ini kebetulan.

Beberapa hari berselang, 5 September 2026, saat berpidato dalam HUT ke-25 Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya.

"Kekuasaan adalah amanat rakyat yang memiliki batas waktu," papar Ketua Umum Demokrat itu. Ucapan presiden ke-7 Republik Indonesia itu benar adanya.

Begitu juga pernyataan AHY. Kekuasaan itu memiliki batas waktu dalam negara demokrasi, baik berbentuk republik atau monarki konstitusional.

Kuasa raja dan ratu Inggris diwariskan secara turun temurun, sementara kuasa perdana menteri tidak diwariskan, melainkan dipilih menurut konstitusi.

Betapapun masa jabatan perdana menteri ternyata lebih rentan digunting di tengah jalan.

Demokrasi parlementer lebih ringkih dan rawan dibandingkan demokrasi presidensial.

Dulu, di Inggris, Perancis, atau negeri kita, kekuasaan atau kuasa itu hak milik raja dan keluarga mereka.

Raja adalah negara itu sendiri, dan hukum identik dengan kemauan dan titah sang raja.

Pada abad 13 silam, Ken Arok secara mengejutkan bertakhta atas kerajaan Singasari dengan kekerasan, yakni membunuh Tunggul Ametung.

Dari keluarga miskin di tepi sungai Brantas, Ken Arok mengubah hidupnya menjadi raja--pemegang takhta dan kuasa Singasari (terletak di Malang, Jawa Timur).

Masa kerajaan yang kelam itu sudah lewat. Ia jadi masa lalu, cermin untuk menegakkan wajah kekuasaan secara lebih beradab dan dapat diakses seluruh warga negara.

Sejak 17 Agustus 1945, tokoh-tokoh nasional mendirikan Negara Nesatuan Republik Indonesia.

Sukarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, hingga Mohammad Yamin atau Tan Malaka adalah seorang republikan.

Para pendiri bangsa ini adalah barisan anak bangsa yang tercerahkan.

Bukan pecandu politik kekerasan dan menghalalkan segala cara--satu hal yang secara keliru disambungkan dengan ajaran Niccolo Machiavelli, filsuf kelahiran Firenze, Italia yang lahir dua abad setelah Ken Arok.

Benar kata Jokowi, kekuasaan tidak akan dimiliki selamanya.

Dan AHY seperti memberi 'tambahan' kepada Jokowi: Kekuasaan adalah amanat rakyat yang memiliki batas waktu.

Ada dua hal telah dicamkan oleh AHY.

Pertama, kekuasaan itu adalah amanat dari rakyat. Kedua, kekuasaan memiliki batas waktu.

Sejak Pemilu 1999, rakyat kita memilih anggota DPR dengan bebas. Tidak seperti masa Orde Baru.

Dan mulai Pemilu 2004, rakyat memilih langsung presiden dan wakil presiden dengan sistem yang lebiih liberal dibandingkan sistem Amerika Serikat: One man, one vote, one value.

Lewat Pemilu, rakyat memberi amanat kepada wakil rakyat, wakil daerah (Dewan Perwakilan Daerah), serta pemimpin di lembaga eksekutif.

Kekuasaan itu hakikatnya dipinjam dari rakyat. Jika amanah, maka pemegang kekuasaan menjabat selama lima tahun.

Setelah satu periode, presiden dan wakil presiden dapat dipilih kembali untuk periode kedua.

Jadi, kekuasaan seorang presiden itu sementara, tidak selamanya seperti masa Sukarno setelah meniup pluit demokrasi terpimpin.

Juga tidak selanggeng Soeharto ketika lewat sistem 'yang seolah-olah demokrasi' bertakhta sebagai presiden sejak 1967-1998. Saat ini masih tahun 2026.

Pukul mundur--jika kalender Pemilu tak berubah--kurang 2,5 tahunan menuju kontestasi politik 2029. Jadi, Jokowi dan AHY sedang berbicara kepada siapa?

Pada Jokowi, saya menyaksikan satu sentilan, bahkan 'teguran' yang lumayan keras ketika ia menyinggung petuah Jawa: Lamun sira sekti, ojo mateni.

Kalimat ini dapat diartikan sebagai "seseorang yang memiliki kekuatan (sekti) atau kekuasaan tidak boleh menggunakannya untuk menjatuhkan orang lain" (Kompas.com, 29/8/2026).

Pada 2014-2024, Jokowi adalah orang 'sekti' itu. Ia berkuasa atas republik ini.

Namun, sejak 20 Oktober 2024, Jokowi harus menyerahkan tampuk kekuasaan kepada penggantinya, Prabowo Subianto.

Dalam konstelasi baru itu, Jokowi sesungguhnya masih di orbit kekuasaan.

Putra sulungnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, adalah wakil presiden, orang kedua republik.

Meski belakangan sang wapres disebut-sebut tak diberi peran substantif di pemerintahan.

Yang jelas, Prabowo-Gibran adalah satu paket, pasangan yang dimajukan Koalisi Merah Putih. Pasangan ini, menurut Jokowi, lahir atas inisiatif tim Prabowo.

"Tim Pak Prabowo. Kami tidak pernah menenteng Gibran dan menawar-nawarkan menjadi calon wakil presiden," ungkap Jokowi saat diwawancarai Tempo dengan tajuk "Ancang-Ancang Jokowi" (TEMPO, 23/8/2026).

Lebih jauh Jokowi membenarkan bahwa Prabowo lima kali meminang Gibran.

"Betul. Yang terakhir dia sampaikan bahwa koalisi akan pecah kalau Gibran tidak diambil."

Jika informasi ini benar, maka subyek yang aktif dalam proses menduetkan Prabowo-Gibran itu adalah tim Prabowo. Secara politik ini memperkuat bargaining Gibran.

Duet yang menyatakan diri sebagai kelanjutan pemerintahan Jokowi itu kini tidak tampak sedang 'melanjutkan'.

Ada yang tidak kontinyu, ada yang berubah dalam gradasi tertentu.

Paling kasat mata menyangkut kelanjutan program Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Namun, dalam soal kereta cepat Jakarta-Bandung, pemerintahan Prabowo harus 'mencuci piring kotor' warisan Jokowi.

Adapun AHY, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono, adalah salah menteri koordinator di kabinet Prabowo.

Kehadiran Demokrat di pemerintahan adalah buah dari dinamika tak terduga dalam koalisi menuju pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024.

Awalnya, Demokrat membentuk poros politik dengan Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sang capres sudah ditetapkan di awal, yakni Anies Baswedan. Dalam poros ini, AHY diperkirakan mengantongi tiket cawapres.

Namun, belakangan situasi berubah drastis. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merapat. Partai yang besar di Jawa Timur ini menyodorkan Muhaimin Iskandar.

Nasdem dan PKS cocok, AHY pun terpental. Duet Anies-Muhaimin diajukan koalisi Nasdem, PKS, dan PKB. Demokrat berubah haluan.

Partai ini bergabung dalam koalisi Merah Putih, terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional serta sekian partai kecil.

Di Pilpres 2024, Prabowo-Gibran menang. Jadi, AHY dan sekian kader Demokrat masuk kabinet.

Masa puasa Demokrat berada di luar pemerintahan (2014-2024) sesungguhnya telah usai sebelum Prabowo dilantik.

Pada 21 Februari 2024, Presiden saat itu, Jokowi, melantiknya menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pernyataan AHY tentang kekuasaan sesungguhnya normal. Tak ada yang salah. Namun, dalam politik, kalimat normal dan normatif bisa menerbitkan spekulasi.

Karuan saja ia dituding sedang menyiapkan diri untuk Pemilu 2029, kalau bukan memberi sinyal ihwal bursa capres dan cawapres.

Dan dalam politik, waktu itu nisbi--waktu yang panjang bisa terasa pendek. Demikian pula sebaliknya.

Politik bukan hanya tentang fakta, tapi juga ihwal persepsi dan syak wasangka.

Jika politik adalah seni kemungkinan (the art of possibible), maka posibilitasnya melampaui maksud dari subyek yang menyampaikan pesan.

Politik melintang dari idealisme ke pragmatisme, dari spontanitas ke tepi-tepi terjauh ketidakmungkinan.

Duet Prabowo-Gibran adalah contoh politik yang menerabas ketidakmungkinan.

Sedangkan keberanian Nasdem mengumumkan pencapresan Anies Baswedan jauh-jauh hari adalah eksperimen mengarungi kemungkinan hingga langkah itu menjadi tidak mungkin.

Dengan keberanian, Nasdem lulus mengawal duet Anies-Muhaimin hingga disahkan Komisi Pemilihan Umum dan tertera di kertas suara ketika ratusan juta rakyat Indonesia berbondong ke bilik suara.

Meskipun semua tahu, duet itu kalah di tangan Prabowo-Gibran. Siapa subyek yang disasar oleh Jokowi dan AHY, publik tidak tahu dengan pasti.

Dalam ketidakpastian itu, dengan mereka-reka atau didukung analisis memadai, pernyataan Jokowi dan AHY menerobos dinding dan tembok kekuasaan.

Sembari menyadari bahwa politik adalah seni kemungkinan, marilah menegakkan moralitas, etika, dan fatsun dalam politik.

Ketika berkuasa sepatutnya segala hal dijalankan dengan prinsip moral dan etik.

BJ Habibie adalah teknokrat yang menjadi presiden yang demokratis ketika memimpin Indonesia antara 21 Mei 1998-20 Oktober 1999.

Habibie adalah pemuka Golkar.

Namun, ketika pertanggungjawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat, ia legawa dan tidak maju dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 1999.

Putra Parepare, Sulawesi Selatan itu juga tidak mendirikan dinasti politik.

Putra-putranya tidak ia siapkan untuk bergelut di medan politik, apalagi berakrobat guna merengkuh kekuasaan.

Habibie tahu batas dan ia paham kalau kekuasaan itu hanya titipan dari rakyat.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Broadcaster Journalist

Prabowo Bandingkan Sikap Demokrat Saat Kalah Politik: Tidak Caci Maki dan Bakar-bakar

PMPHI Curigai Ada Kesengajaan di Balik Keracunan MBG: "Ini Bukan Sekadar Makanan Basi"

Wabup Zakiyuddin Tantang HKTI Jadi Garda Terdepan Dongkrak Kesejahteraan Petani Sumut

Wali Kota Mahyaruddin Salim Resmikan Perumahan Dinas Makoramil 17/DB Kodim 0208/Asahan

IPG Tanjungbalai 92,11 Persen, Mahyaruddin Soroti Kesenjangan Gender dalam Pembangunan

LASQI Tanjungbalai Punya Nahkoda Baru, Mahyaruddin Dorong Pembinaan Generasi Muda