Kapolri Baru, Dosa Lama Jangan Diwariskan

Ketiadaan satu pun pertanyaan dari delapan fraksi adalah bukti paling telanjang bahwa uji kelayakan ini telah diputuskan hasilnya jauh sebelum sidang dimulai, sebagaimana lazim terjadi pada pencalonan tunggal yang telah melalui konsultasi informal antara pimpinan DPR dan Istana.

Publik berhak tahu, dari paparan visi "Polisi Bersama Masyarakat" yang disampaikan Suyudi, sejauh mana Komisi III sesungguhnya menekan komitmen konkret soal netralitas dan reformasi struktural Polri menjelang rangkaian kontestasi elektoral menuju 2029.

Bukan sekadar menyoroti rekam jejak reserse dan penanganan kasus besar yang selama ini dibanggakan sejumlah pendukungnya.

Pertanyaan ini bukan basa-basi protokoler di Senayan.

Sebab, sepanjang 2026 saja, publik menyaksikan rangkaian dinamika yang menuntut Polri menunjukkan independensi dan akuntabilitasnya, seperti kematian warga sipil tak berdosa seperti Bambang Setiawan di Pejompongan akibat kerusuhan yang melibatkan kelompok tak dikenal, berbagai penyimpangan dalam penanganan aksi massa di sejumlah daerah, hingga penanganan pembubaran ibadah bersenjata tajam di Tangerang yang berakhir hanya dengan ajakan musyawarah tanpa penahanan pelaku.

Semua peristiwa ini menuntut jawaban tegas: akankah Kapolri baru memastikan institusi yang dipimpinnya menjadi wasit yang netral dan tegas bagi seluruh warga negara, atau justru mengulang pola pembiaran dan jawaban yang mengelak sebagaimana pernah terjadi sebelumnya?

Menagih Komitmen Nyata

Rekam jejak profesional Suyudi di bidang reserse, dari Kanit Resmob hingga Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, serta pengalamannya memimpin Polda Banten dan BNN, memang layak dipertimbangkan sebagai bekal kepemimpinan teknokratis.

Namun, kompetensi teknis semata tidak otomatis menjawab pertanyaan paling mendasar yang diwariskan dari era pendahulunya, yakni kesediaan untuk menegakkan independensi institusi dan membenahi akuntabilitas internal, bahkan ketika itu berarti berhadapan dengan tekanan politik dari lingkaran kekuasaan yang mengangkatnya.

Visi "Polisi Bersama Masyarakat" yang membentang hingga 2029 semestinya diterjemahkan oleh DPR dan publik menjadi tuntutan konkret, bukan slogan yang nyaman didengar.

Pertama, komitmen tertulis dan terukur untuk menindak tegas, bukan sekadar memediasi, setiap tindakan kekerasan maupun intimidasi bersenjata terhadap warga negara, tanpa memandang latar belakang agama atau kelompok sosial pelaku maupun korbannya.

Kedua, agenda reformasi struktural yang konkret, termasuk penguatan pengawasan eksternal dan penindakan tegas terhadap anggota yang menyalahgunakan wewenang, bukan sekadar menolak wacana perubahan kelembagaan tanpa menawarkan solusi substansial sebagai gantinya.

Desak Publis Identitas Pelapor Kamar Mewah Lapas Cibinong, 2 Anggota DPR Ditertawakan Mantan Kaper Ombudsman

Ini Daftar Pejabat yang Dilantik Prabowo: Listyo Sigit Jadi Kepala KSP hingga Dudung Abdurachman Menko Polkam

Bukan Cuma Kapolri Prabowo Lantik Sejumlah Pejabat Negara Siang Ini di Istana

Cetak Rekor Kapolri Terlama Era Reformasi Listyo Sigit Resmi Lengser, Komjen Suyudi Dilantik Siang Ini

Beda Panggung Saat Suyudi Di-fit and Proper Test di DPR, Listyo Sigit Dampingi Prabowo di Lubang Buaya

Tok DPR Sahkan Komjen Suyudi Jadi Kapolri Baru Gantikan Listyo Sigit Secara Aklamasi