Saya Mundur

Budaya bersalah dan malu dikerdilkan oleh penyempitan tafsir (makna) pada hukum formal dan struktur ekonomi-politik.

Legitimasi moral digantikan oleh tafsir formal aturan dan kepentingan ekonomi-politik

. Selama tidak ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau secara resmi tidak (belum) diberhentikan, seorang pejabat merasa bersih secara etis.

Tekanan publik dan kecaman masyarakat dianggap angin lalu, bak anjing menggonggong kafilah berlalu.

Heboh publik dilihat sekadar riak opini sesaat yang akan hilang diredam isu baru.

Ia berakar pada percumbuan feodalisme dan kepentingan kolonial, yang oleh pemerintah Hindia Belanda dilembagakan melalui struktur "pangreh praja".

Istilah ini merujuk pada jajaran pejabat pribumi yang menjalankan administrasi pemerintahan kolonial.

Mereka menjadi penghubung antara penguasa kolonial dan masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi administratif serta menjaga ketertiban.

Mereka bekerja untuk kepentingan kolonial. Dalam tradisi "pangreh praja", kedudukan pejabat sangat terkait dengan hierarki pemerintahan.

Pejabat hadir sebagai bagian dari aparatur yang mengatur dan mengawasi rakyat, bukan sebagai pelayan yang harus mempertanggungjawabkan kewenangannya kepada rakyat.

Di sinilah feodalisme dipelihara oleh rezim kolonial Hindia Belanda. Feodalisme mendapatkan arena baru untuk berkembang.

Tradisi tersebut tidak lenyap begitu saja ketika Indonesia menjadi republik.

Bupati Labusel Turun ke Desa Air Merah, Hadirkan Layanan Publik hingga Pasar Murah

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pengukuhan Kepala BI Sumut, Dorong Penguatan Ekonomi Daerah

Wali Kota Tanjungbalai Ajak KAMMI Bersinergi Bangun Daerah Lewat Program Tanjungbalai EMAS

RS Abdul Jalil Meliala Tanjungbalai Segera Beroperasi, Wali Kota Turun Tinjau Persyaratan Izin

HNSI Temui Wali Kota Tanjungbalai, Nelayan Usulkan BPJS Ketenagakerjaan dan Pelatihan Keselamatan

Kabar Baik bagi Pedagang Tanjungbalai! 40 Gerobak dan Tenda Disiapkan untuk Food Court, Ini Rencana Penyalurannya