MEDAN -Suara ribuan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan, Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergema di depan kantor Gubernur Sumut. Mereka menggelar aksi damai menuntut perhatian serius dari pemerintah terkait dengan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja.
Salah satu tuntutan utama mereka adalah meninjau ulang dan mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No 58 tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh). Koordinator Aksi, Akhmad Rivai, dalam orasinya menyoroti dampak dari UU Cipta Kerja yang dianggap mengurangi hak-hak pekerja yang telah ada sebelumnya.
“Sangat jelas bahwa lahirnya UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja telah mengurangi hak-hak pekerja dibandingkan dengan UU sebelumnya. Hal ini membuat pekerja meradang karena berkurangnya penghasilan yang sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari,” ujar Akhmad Rivai dengan penuh semangat.
Baca Juga:
Aksi ini menjadi bentuk protes nyata terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja. Pemotongan PPh yang diterapkan memperberat beban ekonomi pekerja, terutama di tengah kondisi harga-harga kebutuhan pokok yang terus meningkat.
Namun, tuntutan mereka tidak hanya sebatas mengenai PPh. Mereka juga menyoroti pentingnya memberantas kasus-kasus korupsi, terutama dalam hal pengelolaan uang pajak yang dapat berdampak pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Baca Juga:
Selain itu, Koordinator Aksi juga meminta perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Sumut, terutama melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), untuk melakukan pendataan dan verifikasi terhadap pertumbuhan serikat pekerja/buruh yang semakin marak di Sumut. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kadisnaker Sumut, Ismael Sinaga, saat menerima massa aksi, menyambut baik tuntutan dan masukan yang disampaikan oleh para pekerja. “Kami akan menyampaikan tuntutan ini kepada Gubernur Sumut dengan harapan agar dapat dicarikan solusi yang adil dan berpihak pada kesejahteraan pekerja,” ucapnya.
Perjuangan para pekerja ini merupakan bagian dari dinamika sosial yang tidak boleh diabaikan. Hubungan yang baik antara pekerja dan pemerintah sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan semangat yang menggelora, pekerja Sumut berharap agar suara mereka didengar dan tindakan konkret dapat segera diambil untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh pekerja di Indonesia.
(N/014)
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa susu merupakan bagian penting dari program pangan nasional. D
Pertanian Agribisnis
BANDA ACEH Anggota Komisi III DPR Aceh dari Partai Aceh, Hj Salmawati SE MM, atau akrab disapa Bunda Salma, angkat bicara terkait sengket
Nasional
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menyatakan bahwa serangan militer Israel ke Iran merupakan bentuk manuver politik putus asa da
Nasional
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras serangan militer yang dilancarkan Israel ke ibu kota Iran, Teheran, pada Jumat (13/
Nasional
MADRID Klub raksasa La Liga, Atletico Madrid, dikabarkan tengah membidik bek kiri andalan Liverpool, Andy Robertson, sebagai salah satu
Olahraga
JAKARTA Bank Indonesia (BI) mencatat peningkatan kinerja sektor ritel pada Mei 2025. Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE), In
Ekonomi
JAKARTA Harga emas batangan kembali menunjukkan tren kenaikan signifikan dalam lima hari terakhir. Berdasarkan data resmi dari laman Peg
Ekonomi
OlehAhmad Humam HamidPADA pagi 1 Juni 2025 di Cibubur, pendirian Sumitro Djojohadikusumo Institute diumumkan dalam suasana yang nyaris sere
Opini
MEDAN Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan cinta antara dua insan, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki rukun dan syarat sa
Agama
JAKARTA Menjelang pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise yang akan digelar pada 16 Juni 2025 mendatang, musisi sekaligus ayah Al, Ahma
Entertainment
