Spanduk Protes Kenaikan PPN: ‘Si Miskin Tak Akan Memiliki Apa pun untuk Dimakan’ Terbentang di Yogyakarta

YOGYAKARTA -Sebuah spanduk dengan tulisan yang mencolok bertuliskan “Suatu Saat Si Miskin -99%- Tak Akan Memiliki Apa pun Untuk Dimakan Kecuali Si Kaya -1%-” muncul di Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali, Kota Yogyakarta, Senin (30/12/2024). Spanduk ini menjadi latar belakang bagi aksi yang digelar oleh Aliansi Jogja Memanggil, sebuah kelompok masyarakat yang menentang rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Aksi dimulai di titik Abu Bakar Ali, dan massa bergerak menuju kantor DPRD DIY dengan membawa berbagai tuntutan terkait kebijakan PPN tersebut. Aliansi Jogja Memanggil menilai bahwa kenaikan PPN yang signifikan ini akan memberatkan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, dan berpotensi menggerus tabungan mereka. Dengan ekonomi yang masih terpuruk, mereka menilai kenaikan PPN 12 persen akan semakin memperburuk keadaan dan meningkatkan pengeluaran masyarakat.

“Kami menuntut agar PPN dinaikkan menjadi 5 persen, karena PPN 12 persen akan sangat memberatkan masyarakat. Fokus seharusnya ada pada pemulihan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, bukan menambah beban dengan kenaikan pajak yang tidak adil,” ujar Surastri, juru bicara Aliansi Jogja Memanggil, dalam orasinya.

Dalam aksinya, mereka juga mengajukan beberapa poin penting yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain:

Batalkan Kenaikan PPN 12 persen dan laksanakan PPN 5 persen. Stop utang luar negeri. Terapkan Pajak Kekayaan. Hapuskan tunjangan bagi pejabat publik. Bubarkan Kabinet Merah-Putih yang rakus anggaran. Miskinkan koruptor di Indonesia dan sahkan UU Perampasan Aset. Mari kepung kantor pajak di seluruh Indonesia untuk menuntut batalnya kenaikan PPN.

Surastri juga mengingatkan bahwa dengan situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah harus lebih peka terhadap kondisi rakyat. Ia menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat bawah dengan kebijakan yang lebih berpihak pada mereka, seperti penurunan PPN dan pembukaan lapangan pekerjaan.

“Gelombang PHK yang terus meningkat seharusnya menjadi pertimbangan untuk menurunkan PPN, bukan justru menambah kesulitan bagi rakyat. Pemerintah harus hadir untuk meringankan beban mereka, bukan malah menindas,” tambahnya.

Aksi yang berlangsung damai ini mendapat perhatian dari banyak warga, yang berharap agar aspirasi mereka didengar oleh pemerintah dan segera ditindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat.

Penurunan PPN menjadi 5 persen dan berbagai usulan lainnya masih akan terus diperjuangkan oleh Aliansi Jogja Memanggil sebagai bentuk komitmen untuk memperjuangkan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

(N/014)